Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Percepat Revisi RTRWP Kalteng

A
Penulis: Administrator❯
RAPAT PARIPURNA: Wagub Kalteng H Edy Pratowo (kiri) mengikuti rapat paripurna ke-3 masa persidangan I tahun sidang 2023 di Gedung DPRD Kalteng, Senin (6/2). (ARIEF PRATHAMA/KALTENG POS)
RAPAT PARIPURNA: Wagub Kalteng H Edy Pratowo (kiri) mengikuti rapat paripurna ke-3 masa persidangan I tahun sidang 2023 di Gedung DPRD Kalteng, Senin (6/2). (ARIEF PRATHAMA/KALTENG POS)
PALANGKA RAYA-Untuk mengarahkan pembangunan di Kalteng yang berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentunya perlu pemanfaatan ruang wilayah yang tepat.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mendorong percepatan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalteng Tahun 2015-2035.

Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo mewakili Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran menghadiri rapat paripurna ke-3 masa persidangan I tahun sidang 2023 DPRD Kalteng dengan agenda pidato gubernur Kalteng tentang pengantar dua rancangan peraturan daerah (Raperda) Kalteng di antaranya Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng Tahun 2023-2043 dan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kalteng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kalteng.

"Selama ini yang menjadi pedoman terhadap isu pemanfaatan ruang wilayah adalah Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalteng Tahun 2015-2035," kata wagub saat menyampaikan pidato gubernur.

Dalam perjalanannya perda ini masih banyak mengalami permasalahan, baik tumpang tindih peta indikatif (PITTI) dan tumpang tindih peta rencana antara provinsi dengan RTRW kabupaten/kota. Tentunya permasalahan-permasalahan tersebut harus bisa diselesaikan melalui revisi RTRWP.

"Dinamika pembangunan baik internal maupun eksternal di wilayah Kalteng serta perubahan kebijakan nasional dan provinsi telah mempengaruhi penataan ruang wilayah provinsi," jelas wagub.

Selain itu, memang sudah waktunya perda ini dilakukan revisi karena sudah lewat lima tahun, sehingga menuntut adanya peninjuan kembali terhadap RTRWP. Oleh karena itu, percepatan penetapan revisi perda ini suatu keharusan, karena berpengaruh terhadap pembangunan dan investasi di daerah.

"Hal ini juga seiring dengan program strategi nasional pencegahan korupsi (STRANAS PK) yang menargetkan bahwa revisi dari RTRWP agar segera dapat ditetapkan," tutupnya. (abw)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kalteng PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemprov Kalteng Peringati Hari Pahlawan 2026, Pemerintah Prioritaskan Pendidikan dan Jaminan Sosial

Pemprov Kalteng Peringati Hari Pahlawan 2026, Pemerintah Prioritaskan Pendidikan dan Jaminan Sosial

Pemerintah peringati Hari Pahlawan 2026 dengan menekankan pentingnya investasi pendidikan serta penguatan jaminan sosial bagi masyarakat.

Status Kawasan Kawasan Jadi Kendala, Pemprov Kalteng Dorong Penyesuaian Pelabuhan Bumiharjo

Status Kawasan Kawasan Jadi Kendala, Pemprov Kalteng Dorong Penyesuaian Pelabuhan Bumiharjo

Pemprov Kalteng mendorong penyesuaian status kawasan Pelabuhan Bumiharjo di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar). 

Gubernur Agustiar Sambut Kajati Kalteng Hendrizal Husin, Perkuat Sinergi Forkopimda 

Gubernur Agustiar Sambut Kajati Kalteng Hendrizal Husin, Perkuat Sinergi Forkopimda 

Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran menerima dan menyambut kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalteng Hendrizal Husin.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer