Pemprov Genjot Pembentukan Pos Bantuan Hukum

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mendorong percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan.
Upaya ini diwujudkan melalui Webinar “Percepatan Pembentukan Posbankum Desa dan Kelurahan se-Kalteng” yang digelar pada Senin (11/8).

Kegiatan yang berlangsung secara virtual dari Ruang Kerja Wakil Gubernur itu dihadiri Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo, didampingi Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, H Darliansjah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalteng H Aryawan, dan Kepala Biro Hukum, Maskur.

Dalam sambutannya, Wagub menegaskan, pentingnya Posbankum sebagai akses layanan hukum yang cepat, mudah, dan terjangkau bagi masyarakat di setiap desa dan kelurahan.
“Program ini sejalan dengan prioritas nasional, khususnya Asta Cita Presiden RI yang ketujuh, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Wagub menjelaskan, Posbankum dirancang sebagai pusat informasi, konsultasi, dan mediasi untuk penyelesaian sengketa secara non-litigasi (restorative justice). Layanan ini diharapkan dapat mengurangi beban perkara di masyarakat sekaligus menjadi indikator keberhasilan penegakan hukum di daerah.

Data Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menunjukkan, hingga semester I 2025, baru 31 dari 1.574 desa dan kelurahan di Kalteng (sekitar 1,9 persen) yang telah memiliki Posbankum.

Menurut Wagub, rendahnya angka tersebut menjadi dorongan kuat untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.

“Pemberian pelatihan dan penghargaan kepada mediator lokal diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan menciptakan solusi hukum yang efektif serta merata,” tegasnya.
Sementara Kadis PMD Kalteng, H Aryawan, memastikan pihaknya siap mendukung program ini melalui sosialisasi dan pendampingan ke desa-desa. “Kami siap membantu agar setiap desa di Kalteng segera memiliki Posbankum,” ujarnya.

Webinar juga diikuti unsur Forkopimda provinsi, bupati/wali kota, penjabat bupati, camat, kepala desa, dan lurah se-Kalteng dari lokasi masing-masing. (kom/hms/uut/ktk)