Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Argumen tersebut tentu tidak dikemukakan secara subjektif, karena jika kita mengutip catatan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) 1 dekade terakhir (2012-2021) sektor perkebunan menjadi penyebab konflik agraria tertinggi setiap tahunnya dan lebih dari 80% itu terjadi pada perkebunan kelapa sawit. Bukankah sulit untuk terbantahkan?
Adapun yang terbaru pemerintah kita mengeluarkan statement akan memutihkan sekitar 3,3 juta ha usaha perkebunan kelapa sawit yang ada dalam kawasan hutan. Fakta demikian nampak menjadi sebuah potret yang kontradiktif, dimana sangat jelas ada keberpihakan yang berbeda saat masyarakat adat atau warga asli sebuah wilayah dibeberapa tempat menuntut untuk mendapatkan pengakuan atas wilayah kelolanya dengan dalil wilayah tersebut posisinya berada pada kawasan hutan dengan berbagai jenis fungsinya, memang ada solusi yang ditawarkan akan tetapi penuh proses birokratisasi yang rumit dan berbelit dan tak jarang berbiaya mahal.
Pemutihan perkebunan kelapa sawit ini tentu mengkonfirmasi kebenaran tudingan para aktivis lingkungan pada Undang-Undang Cipta Kerja, yang tidak lain menurut mereka merupakan karpet merah untuk para kaum pemodal dan pengusaha yang telah berhasil mendikte para pejabat negara untuk melayani kepentingan dan keuntungan pribadi dan koleganya, kenapa demikian? karena dari dua buah pasal pamungkas di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yakni pasal 110A dan 110B lah alternatif dan pelegitimasian gagasan pemutihan perkebunan kelapa sawit tersebut dihembuskan dan dijalankan dalam sebuah produk kebijakan.
Lebih jauh kita mengupas terkait wacana pemutihan perkebunan kelapa sawit ini maka membawa kita pada pertanyaan bagaimana dengan di Kalimantan Tengah? kenapa penulis menggunakan Kalimantan Tengah sebagai sebuah studi kasus dikarenakan berdasarkan catatan WALHI Kalimantan Tengah selama periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2019, terjadi pengalokasian lahan yang sudah diberikan pemerintah kepada investasi sektor perkebunan total seluas 3.1 juta hektar, yang mana dalam catatan lainnya yang memiliki irisan dan benang merah dari lembaga TUK Indonesia pada saat ini yakni ada 817.000 ha perkebunan kelapa sawit tersebut kegiatan usahanya di dalam kawasan hutan, urutan ke dua terbesar setelah Provinsi Riau saat ini. Sebuah angka yang tentu semestinya tidak membuat kita bangga. Hal ini diperparah dalam catatan lanjutan TUK Indonesia yang mana menyebutkan ditemukan ada 320 unit usaha perkebunan sawit itu di dalam kawasan hutan, yang mana 173 diantaranya adalah illegal, yang mensyaratkan ada potensi permasalahan hukum baik dalam pendekatan administrasi bahkan dugaan tindak pidana korupsi (baca;memperkaya diri sendiri dan orang lain) disini.
Potensi akan ada pelanggaran hukum serius juga didasari pada saat ini Pemerintahan Kalimantan Tengah sedang melakukan revisi atas Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah 2023-2043, yang saat ini pada DPRD Provinsinya justru telah membentuk Panitia Khusus DPRD (Pansus) dalam menangangi masalah ini, yang artinya ada masalah serius dalam penyusunan dan pembahasan RTRWP ini, atau bisa pula dengan sudut pandang lainnya--akan tetapi pembahasan RTRWP ini bisa menjadi pintu masuk permufakatan jahat sebagai upaya prakondisi dalam output pemutihan perkebunan sawit di dalam kawasan hutan nantinya. Kenapa penulis melihat dengan hati-hati dalam studi kasus ini karena terbaru sebagai contoh terjadinya Tipikor yang diduga merugikan negara sebesar 27,5 milyar pada kabupaten Katingan provinsi Kalteng atas dana program Peremajaan Sawit Rakyat (Antara Kalteng, 23 agustus 2023), yang menandakan begitu rawan dan perlu penanganan sekaligus pantauan dari berbagai elemen masyarakat atas kasus dan program dalam masalah perkebunan kelapa sawit.
Terakhir, proses pembahasan RTRWP, program pemutihan sawit di dalam kawasan hutan yang akan sampai deadline pada 2 november 2023, maraknya pelanggaran hukum administrasi bahkan kasus korupsi dalam program terkait perkebunan kelapa sawit dan juga proses menuju pesta demokrasi februari 2024, tidakkah menjadi peluang perkawinan sempurna kaum pengusaha dan mereka yang hendak berkuasa untuk melakukan berbagai macam modus operandi kejahatan pada sektor lingkungan dan kebijakan? saat sedikitnya kemungkinan mereka yang kita titipkan amanah berjuang dan bersuara bagi rakyat jelata, maka kepentingan kaum warga negara kelas dua harus di perjuangkan dengan kekritisan diri setiap insan yang ada, jika kita tidak hendak untuk kesekian kalinya sebagai korban dan penikmat jika terjadinya bencana atas keserahakan kaum yang berpunya.
Advertisement
Advertisement
Kalteng PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

