
Oleh; Danhes Eugene Pratama
KALTENGPOS.JAWAPOS.COM-Runtuhnya rezim orde baru yang memiliki karakter sentralistik lantas membuka jalan menuju transisi ke rezim reformasi yang berusaha mengatur ulang struktur negara melalui desentralisasi.
Transformasi tata kelola pemerintahan melalui desentralisasi dimulai dengan diperkuatnya otonomi daerah, yaitu memberikan kewenangan dari pemerintahan yang sebelumnya terpusat di pemerintah pusat, untuk didistribusikan ke pemerintah daerah terutama kabupaten/kota.
Disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi awal berjalannya otonomi daerah pada era reformasi yang pada akhirnya pemberian otonomi yang luas kepada daerah turut mendorong berbagai daerah untuk memekarkan diri membentuk apa yang disebut sebagai Daerah Otonom Baru (DOB).
Pemekaran wilayah sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 didefinisikan sebagai pemecahan ataupun penggabungan Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru.
Ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 disahkan, antusiasme daerah untuk memekarkan diri semakin besar, sehingga kemudian pemerintah kembali merumuskan peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pemekaran wilayah dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Pemekaran Daerah yang selanjutnya aturan ini mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah secara lebih detil.
Fitriani, Hofman, dan Kaiser (2005) mendokumentasikan bahwa jumlah kabupaten dan kota meningkat dari 292 sebelum desentralisasi menjadi 434 pada akhir 2004, sebuah pertumbuhan sebesar 50% hanya dalam 5 tahun pertama, maka tidak mengherankan pemekaran daerah menjadi salah satu isu yang terus bergulir sejak era reformasi.
Antusiasme terhadap pemekaran daerah ini pun hadir karena pemekaran dianggap menjadi solusi cepat untuk keluar dari keterpinggiran. Melalui Daerah Otonom Baru, harapannya daerah yang jauh dari pusat pemerintahan provinsi dapat merasakan responsifnya pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang lebih cepat serta potensi sumber daya lokal yang lebih terkelola.
Semangat reformasi melalui antusiasme dalam pemekaran wilayah ini pun tak luput juga menjangkiti masyarakat wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Seruyan, Sukamara dan Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah yang ingin memekarkan diri menjadi Provinsi Kotawarigin Raya yang kemudian menjadi fokus dalam tulisan ini.
Keinginan untuk memekarkan diri menjadi Provinsi Kotawaringin Raya telah ada dan terus menjadi isu yang bergulir sejak tahun 2006 silam.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

