Oleh; Fransisco
EMPAT bulan sudah langit Kalimantan Tengah (Kalteng) diselimuti kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Di bawah langit itu, pada Senin, 19 Oktober 2026, Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan menggelar aksi jilid ketiga di depan Kantor Gubernur.
Gubernur sempat duduk bersila mendengarkan orasi sebelum meninggalkan lokasi saat azan salat Asar berkumandang. Massa, yang membawa replika pocong sebagai lambang "matinya nurani", kemudian berupaya menerobos gerbang dan menyegel kantor.
Tanggapan pun mengalir. tokoh Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng menegaskan bahwa "mengkritik adalah hak, tetapi merendahkan bukanlah keharusan," dengan bersandar pada falsafah belum bahadat yang mengajarkan hidup beradat, beretika, dan saling menghormati, tanpa menafikan bahwa kritik dan evaluasi tetap diperlukan dalam demokrasi.
Tokoh ormas keagamaan Kalteng, menyebut gubernur sebagai "simbol daerah." Kepala Dinas Kehutanan Kalteng menjelaskan bahwa status tanggap darurat provinsi berlaku sejak 31 Agustus hingga 29 Oktober 2026, seraya mengajak publik, "Jangan hanya melihat bungkusnya, tetapi lihat juga isinya."
Seluruh pandangan itu tentunya semua lahir dari kepedulian. Kejernihan baru diperoleh bila tiga perkara ditimbang secara terpisah, yakni substansi yang disuarakan, cara menyuarakannya, dan cara suara itu didengar.
Dari segi substansi, aspirasi mahasiswa berpijak kokoh. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat, sedangkan Pasal 26 ayat (1) huruf c dan huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberi setiap orang hak atas informasi kebijakan penanggulangan bencana dan hak mengawasi pelaksanaannya.
Juru bicara aksi menyandarkan tuntutannya pada indikator bencana nasional dalam undang-undang tersebut, sebuah cara berargumen yang layak dihargai.
Namun, Pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (2) menempatkan penetapan status dan tingkatan bencana, berdasarkan indikator jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan wilayah, serta dampak sosial ekonomi, dalam wewenang pemerintah pusat.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
