Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan Bisa Mempertanyakan Kejelasan Proyek Multiyears

A
Penulis: Administrator❯
RESES: Anggota DPRD Kalteng Ferry Khaidir foto bersama warga saat reses ke daerah pemilihan Kalteng II, beberapa waktu lalu.
RESES: Anggota DPRD Kalteng Ferry Khaidir foto bersama warga saat reses ke daerah pemilihan Kalteng II, beberapa waktu lalu.
PALANGKA RAYA - Anggota Dewan Provinsi Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dari Fraksi Gabungan Tomy Irawan Diran mengatakan, kegiatan tahun jamak atau disebut multiyears adalah pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari  satu  tahun anggaran yang dilaksanakan dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Proyek multiyears pada prinsipnya berasal dari uang rakyat juga," kata Tomy Irawan, Minggu (27/8).

Menurut anggota dewan dari daerah pemilihan (dapil) V Kalteng yang meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis) ini, pembayaran proyek multiyears harus sesuai hasil pekerjaan atau fakta di lapangan. Karena yang digunakan adalah uang rakyat. Anggaran yang dikelola sepenuhnya tujuannya untuk rakyat juga.

"Kami sebagai lembaga legislatif memiliki tupoksi dalam bidang pengawasan. Apabila proyek multiyears tidak ada kejelasan, kami memiliki hak mempertanyakannya," ungkapnya.

Politisi PAN ini menjelaskan, dalam sistem kontrak tahun jamak atau multiyears dapat digunakan untuk penanganan ruas jalan yang memiliki fungsi strategis. Seperti perkebunan dan pertanian, jalan penghubung menuju provinsi tetangga, maupun jalan penghubung lintas dan jalan menuju outlet pelabuhan laut.

"Bahkan dapat digunakan untuk penanganan jalan rusak berat. Proyek multiyears ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, jangan ada penyelewengan," tegasnya.

Tomy menegaskan, harus ada kepastian dalam pengalokasian dana. Sehingga penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan kurun waktu kontrak multiyears dilaksanakan.  (irj/ens)

- Anggota Dewan Provinsi Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dari Fraksi Gabungan Tomy Irawan Diran mengatakan, kegiatan tahun jamak atau disebut multiyears adalah pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari  satu  tahun anggaran yang dilaksanakan dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Proyek multiyears pada prinsipnya berasal dari uang rakyat juga," kata Tomy Irawan, Minggu (27/8).

Menurut anggota dewan dari daerah pemilihan (dapil) V Kalteng yang meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis) ini, pembayaran proyek multiyears harus sesuai hasil pekerjaan atau fakta di lapangan. Karena yang digunakan adalah uang rakyat. Anggaran yang dikelola sepenuhnya tujuannya untuk rakyat juga.

"Kami sebagai lembaga legislatif memiliki tupoksi dalam bidang pengawasan. Apabila proyek multiyears tidak ada kejelasan, kami memiliki hak mempertanyakannya," ungkapnya.

Politisi PAN ini menjelaskan, dalam sistem kontrak tahun jamak atau multiyears dapat digunakan untuk penanganan ruas jalan yang memiliki fungsi strategis. Seperti perkebunan dan pertanian, jalan penghubung menuju provinsi tetangga, maupun jalan penghubung lintas dan jalan menuju outlet pelabuhan laut.

"Bahkan dapat digunakan untuk penanganan jalan rusak berat. Proyek multiyears ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, jangan ada penyelewengan," tegasnya.

Tomy menegaskan, harus ada kepastian dalam pengalokasian dana. Sehingga penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan kurun waktu kontrak multiyears dilaksanakan.  (irj/ens)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kalteng PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Hari Ikan Nasional: Indofood dan Dinas Perikanan Palangka Raya Gencarkan Gerakan Makan Ikan

Hari Ikan Nasional: Indofood dan Dinas Perikanan Palangka Raya Gencarkan Gerakan Makan Ikan

Indofood dan Dinas Perikanan Palangka Raya peringati Hari Ikan Nasional dengan edukasi, demo masak, dan bagikan 300 porsi makanan bergizi.

Fairid Naparin: Predikat Kota Antikorupsi Jadi Awal Tantangan,  11 Catatan Evaluasi Diperhatikan

Fairid Naparin: Predikat Kota Antikorupsi Jadi Awal Tantangan, 11 Catatan Evaluasi Diperhatikan

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin tekankan pentingnya konsistensi setelah meraih predikat Istimewa sebagai kota percontohan...

73 Paket Peralatan Diserahkan untuk Relawan Karhutla Palangka Raya

73 Paket Peralatan Diserahkan untuk Relawan Karhutla Palangka Raya

Sebanyak 73 unit sarana dan prasarana lengkap diserahkan kepada para relawan karhutla Palangka Raya

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer