SAMPIT-Polemik lahan kerja sama operasi (KSO) yang dikelola Agrinas Palma Nusantara kembali mencuat.
Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun menegaskan agar aspirasi masyarakat yang meminta KSO dikembalikan ke daerah benar-benar diperhatikan.
Menurutnya, kewenangan terkait pengelolaan lahan memang berada di pemerintah pusat.
Namun, daerah tetap berhak menyampaikan masukan agar program koperasi, termasuk Koperasi Merah Putih, bisa diberdayakan sesuai potensi yang ada.
“Secara regulasi sudah jelas ini kewenangan pusat. Namun kita di daerah memberikan masukan, supaya kita bisa mandiri. Program-program koperasi merah putih harus diberdayakan dengan peluang yang ada. Khususnya KSO dengan Agrinas, kami sarankan agar pengurus pusat mendengar keinginan masyarakat dan daerah,” kata Rimbun, Selasa (23/9/2025).
Rimbun menyoroti adanya lahan-lahan yang disita oleh Satgas. Menurutnya, jika langkah itu bertujuan untuk penertiban, DPRD mendukung.
Namun, ia menolak jika kemudian lahan tersebut diberikan kepada pihak lain di luar koperasi.
“Kalau ditertibkan, kami sepakat. Tapi kalau diberikan KSO-nya kepada pihak lain, ini yang akan kami minta untuk dikembalikan ke koperasi masing-masing. Tentu dengan catatan koperasi itu benar-benar punya anggota, serius pengurusnya, bukan hanya ketuanya yang untung duluan. Makanya kami minta nanti semua diaudit supaya jelas,” tegasnya.
Terkait langkah komunikasi, DPRD Kotim disebutnya sudah aktif sejak awal. Mereka bahkan menyurati pihak terkait hingga tingkat pusat untuk menyampaikan keberatan sekaligus harapan masyarakat.
Ia mendorong agar lahan itu bisa dikembalikan ke daerah. “Kami sudah bersurat juga. Jadi, memohon untuk dikembalikan,” imbuhnya. (mif/ram)
Editor : Agus Pramono