PALANGKA RAYA – Konflik geopolitik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat (AS) dinilai tidak sekadar memicu ketegangan regional, tetapi berpotensi menimbulkan turbulensi besar terhadap tatanan ekonomi global.
Dampaknya disebut bisa berlangsung panjang karena melibatkan banyak negara strategis yang selama ini menjadi penopang energi dunia.
Pengamat Ekonomi sekaligus Akademisi Universitas Palangka Raya (UPR), Fitria Husnatarina, menegaskan bahwa eskalasi konflik ini tidak bisa dipandang sebagai perang dua negara semata.
Menurutnya, ketika negara-negara dengan kekuatan energi besar dan sekutunya ikut terseret, maka efeknya akan meluas ke berbagai sektor.
“Ini bukan lagi konflik dua pihak. Ketika sudah melibatkan banyak negara strategis pemasok energi dunia, maka dampaknya akan sangat besar. Kita bicara soal pertarungan torsi tawar global, soal siapa yang lebih powerful dalam percaturan geopolitik,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (2/3/2026).
Ia menilai, potensi konflik yang berkepanjangan sangat terbuka karena masing-masing negara memiliki cadangan kekuatan dan aliansi yang siap dikerahkan.
Ketika satu negara menyerang pangkalan strategis negara lain, sekutu-sekutunya pun berpotensi ikut terlibat. Kondisi ini membuat stabilitas kawasan Timur Tengah semakin rapuh.
Fitria menyebut Indonesia tidak akan luput dari dampak konflik tersebut. Sebagai negara yang masih bergantung pada impor energi, Indonesia berpotensi mengalami guncangan jika harga energi global melonjak akibat konflik.
“Kalau konflik ini panjang, kita akan mengalami turbulensi di bidang energi. Harga bisa melonjak, dan itu berdampak pada biaya produksi, harga barang, hingga inflasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, dampak konflik tidak hanya berhenti pada energi. Industri manufaktur dalam negeri yang membutuhkan pasokan energi besar akan ikut tertekan. Ketika biaya produksi meningkat, maka harga produk di pasar juga akan naik.
“Kalau produksi berkurang dan harga naik, daya beli masyarakat bisa tertekan. Inflasi bisa melonjak ketika kita terbatas dalam memperoleh produk di pasar,” katanya.
Menurutnya, kondisi ini bisa menjadi efek domino yang meluas, dari sektor energi ke industri, lalu ke konsumsi rumah tangga.
Selain energi, Fitria menyoroti ancaman serius terhadap rantai pasok global. Ia menilai konflik di kawasan Timur Tengah sangat berpengaruh karena wilayah tersebut menjadi simpul transit strategis perdagangan dunia.
Ia mencontohkan posisi Uni Emirat Arab sebagai titik transit utama penerbangan dan logistik internasional. Banyak penerbangan jarak jauh melakukan pengisian bahan bakar dan pengaturan ulang rute di kawasan tersebut.
“Uni Emirat Arab itu titik transit strategis. Penerbangan ke Amerika atau ke negara lain banyak transit di sana. Maskapai mengisi bahan bakar di sana sebelum melanjutkan perjalanan. Kalau titik ini terganggu, mobilitas manusia dan logistik pasti ikut terganggu,” paparnya.
Gangguan tersebut, lanjutnya, akan mempengaruhi distribusi berbagai komoditas, termasuk batubara dan produk ekspor lainnya.
Tidak hanya pengangkutan manusia, tetapi juga kargo internasional sangat bergantung pada stabilitas kawasan tersebut.
“Rantai pasoknya yang sangat terganggu. Semua bentuk lintas perdagangan bisa terdampak. Tidak hanya batubara, tapi semua barang,” tegasnya.
Terkait ekspor batubara, Fitria melihat adanya dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, sebagai negara pengekspor, Indonesia berpotensi diuntungkan jika harga batubara naik akibat meningkatnya permintaan global.
Ia menjelaskan, dalam situasi konflik, negara-negara pengimpor cenderung meningkatkan permintaan untuk menumpuk cadangan energi sebagai langkah antisipasi.
“Secara psikologis, negara-negara pengimpor akan menumpuk stok karena khawatir konflik berkepanjangan. Permintaan bisa naik, dan itu peluang bagi pengekspor,” katanya.
Namun, di sisi lain, persoalan terbesar justru ada pada kelancaran distribusi. Jika jalur logistik terganggu, maka kuantitas dan kualitas pasokan yang dijanjikan bisa terhambat.
“Bagi pengekspor, harga mungkin bagus. Tapi bagaimana pengirimannya? Kalau rantai pasok macet, itu masalah besar. Bagi pengimpor, permintaan tinggi, tapi mereka khawatir tidak dapat pasokan tepat waktu,” jelasnya.
Dengan kata lain, konflik global menciptakan paradoks, harga naik dan permintaan meningkat, tetapi distribusi menjadi tantangan utama.
Di tengah situasi tersebut, Indonesia jangan sampai menunggu terjadinya krisis, maka kata Fitria Indonesia harus segera mempercepat pembangunan ketahanan energi dan pangan. Ia menekankan pentingnya membangun sistem berbasis potensi lokal di setiap daerah.
“Ketahanan energi harus dibangun secepat mungkin. Kita harus melihat sistem lokal, potensi unik daerah-daerah di Indonesia yang bisa menghasilkan sumber energi sendiri,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ketahanan nasional tidak hanya berbicara soal energi, tetapi juga pangan dan kemandirian produksi. Dalam situasi konflik global, setiap negara akan memprioritaskan kebutuhan dalam negerinya.
“Semua negara akan mendahulukan rakyatnya. Mereka akan memastikan cadangan cukup sebelum mengekspor. Jadi kita tidak bisa bergantung penuh pada impor,” tegasnya.
Menurutnya, konflik ini justru bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk bangkit sebagai negara penyuplai alternatif, asalkan fondasi ketahanan dalam negeri diperkuat lebih dahulu.
“Ini sebenarnya peluang. Ketika negara-negara besar sibuk menunjukkan siapa yang lebih kuat, kita bisa mengambil kesempatan. Tapi syaratnya jelas, bangun dulu ketahanan energi, ketahanan pangan, dan kemandirian kita,” pungkasnya. (zia/ala)
Editor : Ayu Oktaviana