Ia menilai lonjakan harga yang cukup signifikan berpotensi memicu antrean panjang di SPBU, meningkatkan tekanan inflasi, hingga mendorong kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat.
bBaca Juga: Pertamax Naik, Berikut Update Harga BBM 10 Juni 2026
Menurut Khemal, selisih harga yang semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite akan membuat masyarakat beralih ke BBM bersubsidi. Kondisi tersebut dikhawatirkan menyebabkan meningkatnya permintaan Pertalite dalam waktu singkat.
“Saya juga kaget dengan kenaikan BBM jenis Pertamax. Di satu sisi Pertamax naik cukup besar, hampir Rp4.000 lebih, sementara Pertalite tidak mengalami kenaikan. Ini tentu berpotensi menimbulkan antrean panjang kembali karena masyarakat akan berebut mendapatkan Pertalite,” ujarnya, Rabu (10/6/2026).
Ia memperkirakan perbedaan harga yang kini mencapai lebih dari Rp6.000 per liter menjadi faktor utama yang membuat masyarakat memilih beralih ke Pertalite. Jika kondisi itu terjadi secara masif, maka ketersediaan BBM subsidi berpotensi mengalami tekanan.
“Kita bisa lihat nanti. Selisih harga Pertalite dan Pertamax sekarang sangat besar. Masyarakat tentu akan mencari pilihan yang lebih murah. Akibatnya antrean di SPBU kemungkinan akan kembali panjang,” katanya.
Baca Juga: Harga BBM di Kalimantan Tak Seragam, Kalsel dan Kaltara Jadi yang Termahal
Tidak hanya berdampak pada sektor energi, Khemal juga mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM memiliki efek berantai terhadap biaya distribusi barang. Sebagai daerah yang sebagian besar kebutuhan pokoknya masih didatangkan dari luar wilayah, Kota Palangka Raya dinilai cukup rentan terhadap gejolak biaya transportasi.
“Kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan berbagai komoditas lainnya untuk Kota Palangka Raya sebagian besar masih didatangkan dari luar daerah. Distribusi itu membutuhkan biaya transportasi yang sangat bergantung pada BBM. Karena itu dampaknya pasti akan terasa pada harga barang,” jelasnya.
Ia menilai kenaikan biaya operasional angkutan barang berpotensi mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen. Jika tidak diantisipasi sejak dini, kondisi tersebut dapat memicu peningkatan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.
Selain itu, Khemal juga mengkhawatirkan munculnya praktik penjualan BBM eceran yang semakin marak akibat tingginya selisih harga antarjenis BBM. Menurutnya, kondisi ini dapat memunculkan peluang bagi oknum tertentu untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut.
Baca Juga: Deretan Bansos Akan Cair Bulan Juni 2026 di Saat Rupiah Tak Terkendali dan BBM Non Subsidi Naik Lagi
“Ke depan bisa saja jumlah pelangsir atau penjual BBM eceran bertambah. Masyarakat mungkin memilih membeli Pertalite dari pengecer meskipun harganya lebih mahal daripada harga resmi, karena sulit mendapatkannya di SPBU,” tuturnya.
Untuk itu, Khemal meminta Pemerintah Kota Palangka Raya segera mencermati perkembangan di lapangan dan menyiapkan langkah antisipasi guna meminimalkan dampak sosial maupun ekonomi yang ditimbulkan.
“Kita tunggu sikap dan respons Pemko Palangka Raya terhadap kenaikan BBM ini. Saya yakin dalam dua sampai tiga hari ke depan pemerintah akan memikirkan dampak sosial yang muncul serta solusi yang bisa diambil untuk meringankan beban masyarakat,” tengasnya.
Seperti diketahui Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga jual bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi untuk produk Pertamax. Penyesuaian tersebut dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan melalui mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.(*)
Editor : Ayu Oktaviana