SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengajak masyarakat ikut mengawasi peredaran elpiji subsidi dan minyak goreng guna mencegah praktik penimbunan yang dapat memicu kenaikan harga dan inflasi daerah.
Ajakan itu disampaikan Wakil Bupati Kotim Irawati usai melakukan inspeksi ke sejumlah pangkalan elpiji dan produsen minyak goreng, Jumat (12/6/2026).
Baca Juga: Inflasi Kotim Meningkat, Wabup Irawati Sidak Elpiji Subsidi dan Minyakita
Saat ini inflasi Kotim tercatat mencapai 4,18 persen. Menurut Irawati, salah satu penyebabnya berasal dari komoditas kebutuhan pokok seperti elpiji dan minyak goreng.
“Apabila terjadi penimbunan barang, baik elpiji maupun Minyakita, tolong laporkan kepada kami. Kita harus sama-sama mengawasi,” katanya.
Ia menjelaskan, ketersediaan barang dan harga yang terjangkau menjadi faktor penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Jika harga terlalu tinggi, konsumsi masyarakat akan menurun dan berdampak terhadap inflasi.
Baca Juga: Harga Elpiji Subsidi Tingkat Pengecer di Sampit Jadi Persoalan
“Kalau barang aman dan harga terjangkau, otomatis daya beli masyarakat meningkat sehingga inflasi bisa ditekan,” ujarnya.
Irawati menyebut persoalan inflasi di Kalimantan Tengah juga menjadi perhatian pemerintah. Karena itu pemerintah daerah diminta aktif melakukan pemantauan kondisi lapangan.
“Kami kemarin mengikuti rapat bersama Mendagri dan dilanjutkan dengan provinsi. Arahan yang kami terima adalah turun langsung ke lapangan karena penyumbang inflasi ada di daerah-daerah Kalimantan Tengah,” jelasnya.
Baca Juga: Ironis Sekali! Kabupaten Kotim Penghasil Sawit Terbesar, Minyak Goreng Malah Picu Inflasi
Ia berharap pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan camat, lurah hingga masyarakat agar harga kebutuhan pokok tetap stabil.
“Saya mengajak semua pihak, baik camat, lurah maupun masyarakat, untuk bersama-sama mengawasi. Dengan begitu kita bisa menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di Kotim,” pungkasnya. (*)
Editor : Ayu Oktaviana