PALANGKA RAYA – Penerapan program biodiesel B50 dinilai berpotensi membawa konsekuensi terhadap ketersediaan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk kebutuhan pangan di Indonesia.
Meningkatnya kebutuhan CPO sebagai bahan baku biodiesel diperkirakan akan menyerap sebagian besar produksi sawit nasional.
Baca Juga: Program B50 Mulai Berlaku, FKBI Ingatkan Risiko Pasokan CPO hingga Potensi Beban Fiskal
Karena itu, peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit dinilai menjadi langkah penting agar kebutuhan energi tidak mengganggu pasokan CPO untuk pangan maupun kebutuhan lainnya.
Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Tengah sekaligus pengamat ekonomi dan perkebunan, Rawing Rambang, mengatakan program B50 merupakan langkah pemerintah yang baik dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Namun harus dipikirkan ulang secara matang.
Kebijakan tersebut, kata mantan Kepala Dinas Kehutanan Kalteng itu, juga memiliki tantangan yang perlu diantisipasi, terutama terkait meningkatnya kebutuhan CPO di dalam negeri.
Semakin besar porsi penggunaan minyak sawit untuk kebutuhan biodiesel, kata Rawing, semakin besar pula potensi berkurangnya pasokan CPO untuk kebutuhan pangan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan produksi.
"Tentunya produktivitas harus ditingkatkan, bahkan kalau bisa intensifikasi perkebunan lebih baik. Karena penggunaan minyak sawit untuk biodiesel semakin besar, sehingga pemakaian untuk pangan akan berkurang. Mudah-mudahan kebutuhan itu tetap bisa tertutupi," ujar Rawing, Jumat (24/7/2026).
B50 Serap Jutaan Ton CPO
Rawing menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kebutuhan bahan bakar nasional mencapai sekitar 35 juta kiloliter per tahun.
Dengan penerapan B50, kebutuhan CPO untuk bahan baku biodiesel diperkirakan mencapai sekitar 17,6 juta ton.
Sementara itu, produksi CPO Indonesia saat ini berada di kisaran 47 juta hingga 52 juta ton per tahun. Dengan demikian, sebagian signifikan produksi CPO nasional akan terserap untuk memenuhi kebutuhan biodiesel.
Besarnya kebutuhan domestik tersebut, lanjut Rawing, berpotensi mengurangi volume ekspor CPO Indonesia ke pasar internasional.
Berkurangnya pasokan CPO di pasar global, sementara permintaan tetap tinggi, diperkirakan dapat mendorong kenaikan harga minyak sawit dunia.
Baca Juga: Pemerintah Perlu Perbaiki Hulu Sawit dan Kepastian Hukum agar Mandatori Biodiesel B50 Berhasil
"Kalau suplai ke pasar internasional berkurang, sementara permintaan tetap tinggi, harga CPO pasti naik. Itu hukum ekonomi. Makin sedikit pasokan, harga akan semakin meningkat," katanya.
Menurut Rawing, kenaikan harga CPO memang dapat memberikan keuntungan bagi negara produsen seperti Indonesia. Namun, kondisi tersebut tetap perlu diantisipasi agar tidak mengganggu keseimbangan pasar dan semakin meningkatkan kebutuhan produksi sawit dalam negeri.
Pengembangan Sawit Harus Perhatikan Lingkungan
Di sisi lain, Rawing mengingatkan peningkatan kebutuhan CPO untuk biodiesel tidak boleh menjadi alasan untuk membuka lahan perkebunan secara sembarangan.
Menurutnya, pengembangan perkebunan kelapa sawit harus tetap memperhatikan aspek lingkungan dan dilakukan sesuai dengan kaidah yang berlaku agar tidak menimbulkan dampak jangka panjang.
"Pembukaan kebun harus hati-hati dan sesuai kaidah lingkungan. Daerah lereng jangan dibuka karena bisa memicu kerusakan lingkungan seperti banjir. Penggunaan pupuk juga harus dijaga agar tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan," ujarnya.
Baca Juga: IESR Kritik Penerapan B50, Dinilai Berisiko Tekan Ekspor CPO dan Bebani Negara
Rawing menilai tantangan terbesar dalam implementasi B50 bukan terletak pada tanaman sawit itu sendiri, melainkan pada kemampuan meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan.
Peningkatan produktivitas dinilai penting agar kebutuhan energi, pangan, dan ekspor CPO Indonesia tetap dapat berjalan secara seimbang.
Di sisi lain, ia mengakui penggunaan biodiesel berbasis minyak sawit memberikan manfaat dalam mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil yang bersifat tidak terbarukan.
Karena itu, menurutnya, peningkatan produktivitas perkebunan menjadi kunci agar kebutuhan CPO yang terus meningkat untuk program biodiesel tidak mengganggu kebutuhan sektor lainnya.
"Kalau produktivitas bisa terus ditingkatkan, maka kebutuhan biodiesel bisa terpenuhi tanpa mengorbankan kebutuhan lain. Itu yang harus menjadi perhatian ke depan," pungkasnya.(*)
Editor : Ayu Oktaviana