Pagi di SDN 1 Parang Batang selalu dimulai dengan langkah-langkah kecil anak desa yang datang ke sekolah. Di sanalah Janah mengajar dengan kesabaran panjang yang sudah dia pelajari selama hampir dua puluh tahun mengabdi sebagai guru honorer.
DHEA UMILATI, Palangka Raya
JANAH bukan guru baru. Ia telah mengajar lebih dari satu dekade, bahkan mendekati dua puluh tahun, namun hingga kini belum juga diangkat menjadi pegawai tetap. Statusnya masih honorer, berpindah-pindah kebijakan, mengikuti program yang datang dan pergi. Mulai dari gaji berbasis dana BOS, BTT kabupaten, hingga wacana pengangkatan PPPK yang tak kunjung berujung kepastian.
“Dulu gaji honorer Rp300 ribu per bulan, itu tahun 2006. Sekarang sekitar Rp200 ribu,” ujarnya, Senin (1/12/2025). Gaji itu pun tidak selalu cair tepat waktu. Awal tahun kerap terjadi tunggakan, meski di akhir tahun biasanya dibayarkan dobel untuk menutup kekurangan.
Ia sempat mengikuti proses pendataan PPPK. Berkas-berkas sudah dikumpulkan sekitar Oktober lalu. Namun setelah itu, tak ada lagi kabar. Janah mendengar bahwa prioritas diberikan kepada guru berijazah S1 sementara dirinya hanya jenjang SMA.
Di sekolahnya, Janah mengajar PJOK dan agama. Untuk mata pelajaran lain, wali kelas harus menguasai semuanya. Di SDN 1 Parang Batang, jumlah guru hanya enam hingga sembilan orang termasuk kepala sekolah. Fasilitas sekolah terbilang memadai, meja, kursi, dan ruang kelas cukup layak. Bangunan pun baru diperbaiki, tak ada atap bocor. Namun urusan buku pelajaran masih menjadi persoalan lama.
“Buku ada, tapi tidak lengkap. Di desa memang begitu,” katanya. Bantuan buku dari universitas pendidikan pernah diterima, namun itu sudah lama. Yang rutin bantuan beasiswa bagi siswa kelas awal untuk membeli seragam dan perlengkapan sekolah.
Untuk LKS, sebagian siswa membeli melalui sekolah dengan biaya sekitar Rp50.000–Rp60.000 untuk semua mata pelajaran. Namun tak semua orang tua mampu atau mau membeli. Keputusan sering bergantung pada kebijakan wali kelas masing-masing.
Tantangan terbesar Janah bukan hanya soal gaji atau status kepegawaian, tetapi kondisi sosial di desa. Mayoritas orang tua bekerja di perkebunan sawit. Anak-anak rajin berangkat sekolah dan mengaji, tetapi perhatian orang tua terhadap pelajaran di rumah sangat minim. Tidak sedikit pula anak setelah lulus SD, sebagian memilih ikut orang tua bekerja, sebagian lain kehilangan motivasi karena minim dorongan keluarga.
“Yang penting anaknya berangkat dan pulang sekolah. Di rumah jarang ditanya pelajarannya apa,” ucap Janah. Akibatnya, masih ada siswa kelas 3 bahkan kelas 4 yang belum lancar membaca. Dari puluhan murid, kemampuan mereka sangat beragam. Guru harus membagi perhatian, sementara waktu dan tenaga terbatas.
Meski demikian, Janah tidak menyerah. Sepulang mengajar di sekolah, ia masih mengabdikan waktu sebagai guru TK Al-Qur’an di masjid desa. Hampir 50 anak belajar mengaji bersamanya. Dari kegiatan itu, ia mendapat tambahan penghasilan sekitar Rp300 ribu per bulan, hasil iuran Rp30.000 per anak.
“Alhamdulillah, itu membantu,” katanya.
Di tengah keterbatasan, Janah tidak banyak menuntut. Harapannya sederhana, perhatian lebih dari pemerintah untuk pendidikan di desa. Buku yang lebih lengkap, guru sesuai mata pelajaran, dan kebijakan yang adil bagi guru honorer yang sudah lama mengabdi. “Supaya pendidikan di desa lebih diperhatikan,” tandasnya. (*/ala)
Editor : Ayu Oktaviana