PALANGKA RAYA – Maraknya aksi penjarahan hasil kebun kelapa sawit di Kalimantan Tengah menjadi sorotan serius berbagai pihak. Beberapa kasus berhasil ditindak oleh pihak kepolisian pada awal tahun 2026 ini.
Tidak lagi sekadar pencurian kecil, praktik tersebut dinilai telah berubah menjadi aksi massal dan terorganisir yang mengancam stabilitas ekonomi daerah.
Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan, menegaskan bahwa pola kejahatan yang terjadi saat ini sudah jauh berbeda.
“Ini bukan lagi pencurian satu dua tandan. Ini penjarahan. Dilakukan ramai-ramai, menggunakan puluhan bahkan sampai ratusan kendaraan,” ujar Kapolda dalam rilis akhir tahun Polda Kalimantan Tengah.
Ia menegaskan, penegakan hukum tetap dilakukan secara profesional dan proporsional. Namun apabila pelaku melawan atau membahayakan petugas serta masyarakat, tindakan tegas akan diambil.
“Kami tidak mundur menghadapi kejahatan seperti ini. Negara harus hadir. Kalau tidak tegas, ini akan terus berulang dan merusak iklim usaha serta investasi,” tegasnya.
Menurut Kapolda, dampak penjarahan sangat serius karena langsung memukul produksi sawit, baik milik perusahaan, perorangan, maupun aset yang berada dalam pengawasan negara.
Jika dibiarkan, produksi akan menurun dan berdampak pada perekonomian daerah, mengingat Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah penghasil sawit nasional terbesar.
Pengamat: Ancaman Nyata bagi Rantai Pasok dan Investasi
Senada dengan itu, pengamat ekonomi Kalteng, Benius, menilai fenomena ini bukan lagi persoalan kriminal biasa, melainkan masalah struktural yang berdampak luas terhadap rantai pasok industri sawit.
“Ini bukan hanya merugikan perusahaan perkebunan, tetapi juga mengganggu rantai pasok industri sawit yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa keamanan dan kepastian hukum merupakan faktor utama dalam menarik investasi. Ketika aksi penjarahan terjadi berulang dan tidak terkendali, persepsi risiko investor terhadap daerah otomatis meningkat.
“Jika penjarahan terus terjadi tanpa penanganan serius, keberlanjutan usaha akan terganggu dan kepercayaan investor terhadap Kalimantan Tengah sebagai destinasi investasi bisa menurun sangat signifikan,” tegasnya.
Menurutnya, industri sawit berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, gangguan terhadap sektor ini berpotensi memicu dampak berantai pada ekonomi masyarakat.
DPRD: Cari Jalan Tengah, Lindungi Masyarakat dan Investasi
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Okki Maulana Razak, menegaskan bahwa pemerintah daerah dan DPRD memahami keresahan masyarakat terkait konflik lahan yang kerap muncul seiring masuknya investasi perkebunan sawit.
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dipandang sepihak karena menyangkut kepentingan masyarakat sekaligus keberlanjutan iklim investasi.
“Kami simpatik terhadap masyarakat yang terdampak konflik lahan, apalagi sebagian permasalahan hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan. Namun tentunya masyarakat tetap diutamakan, tanpa merugikan iklim investasi di Kalimantan Tengah. Kita sedang berusaha mencari jalan tengahnya,” ujarnya.
Perlu Penegakan Hukum dan Penyelesaian Konflik
Dari pernyataan ketiga narasumber tersebut, terlihat bahwa penjarahan sawit bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan penyelesaian konflik lahan dan kepastian investasi.
Di satu sisi, aparat menegaskan komitmen penegakan hukum terhadap aksi kriminal terorganisir. Di sisi lain, pemerintah daerah dan DPRD berupaya mencari solusi agar konflik lahan tidak terus berujung pada aksi massa yang merugikan semua pihak.
Stabilitas keamanan dan kepastian hukum kini menjadi kunci agar sektor sawit tetap menjadi penopang utama perekonomian Kalimantan Tengah tanpa mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat setempat.(ram)
Editor : Ayu Oktaviana