KUALA KAPUAS – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus menghadapi kekeringan di Kabupaten Kapuas terus dievaluasi setiap hari. Salah satu perhatian utama pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan air dengan mengusulkan pembangunan 195 sumur bor dan 14 titik sarana air bersih.
Kepala Pelaksana BPBD Kapuas Pangeran S Pandiangan mengatakan, evaluasi dilakukan melalui rapat daring setiap pagi maupun malam. Pembahasan mencakup kejadian karhutla, luasan lahan terbakar, penanganan titik api, dampak terhadap masyarakat hingga kondisi kualitas udara dan kesehatan akibat asap.
Baca Juga: Waket II DPRD Kapuas Minta Contoh Modernisasi Buka Lahan di Wilayah Hulu
“Setiap hari kita evaluasi kegiatan yang sudah dilakukan. Termasuk berapa kejadian yang ditangani dan bagaimana perkembangannya di lapangan,” kata Pangeran saat rapat evaluasi di Posko Induk Karhutla, halaman BPBD Kapuas, Kamis (24/9/2026).
Evaluasi tidak hanya dilakukan melalui rapat. Petugas juga turun langsung ke lokasi bekas kebakaran untuk memastikan titik yang sebelumnya telah dipadamkan benar-benar aman.
Pengecekan ulang dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang tersisa dan berpotensi memicu kebakaran kembali.
195 Sumur Bor Diusulkan
Di tengah keterbatasan air selama musim kering, pemerintah kembali menginventarisasi usulan pembangunan 195 sumur bor dan 14 titik sarana air bersih.
Baca Juga: Dampak Karhutla Kalteng: 12.566 Hektare Terbakar, ISPA Tembus 91 Ribu
Sekda Kapuas Dr Usis I Sangkai mengatakan, kebutuhan setiap wilayah perlu dipetakan agar pembangunan sarana air dapat dilakukan secara tepat sasaran.
“Perkuat koordinasi sehingga data yang disampaikan benar-benar data riil di lapangan,” tegas Usis.
Usis juga menyampaikan arahan Bupati Kapuas HM Wiyatno agar pembangunan sumur bor tidak hanya dipandang sebagai fasilitas darurat untuk menghadapi karhutla.
Infrastruktur tersebut diharapkan dirawat dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Selain mendukung penanganan karhutla, sumur bor dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ketika kondisi kembali normal.
Wakapolres Kapuas Kompol Susilowati menambahkan, sinkronisasi data kekuatan personel juga menjadi bagian penting dalam operasi karhutla.
Baca Juga: Langkah Pemprov Kalteng Usai Tanggap Darurat Karhutla, Bangun Sumur Bor, Rp72 Miliar Siap Dipakai
Menurutnya, data antarlembaga harus sama agar pengerahan personel ke lokasi kebakaran dapat dilakukan secara terukur sesuai kebutuhan.
Kepolisian juga mendukung pembangunan sumur bor multifungsi. Fasilitas tersebut diharapkan tidak hanya membantu proses pemadaman ketika karhutla terjadi, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan air.
Dalam pengendalian operasi, mobil tangki air milik BPBD dipusatkan dan pengaturannya dilakukan melalui Kalaksa BPBD. Dengan pola tersebut, distribusi air dapat disesuaikan dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
Di sisi lain, penegakan hukum terhadap kasus karhutla tetap berjalan. Kepolisian mencatat terdapat lima laporan polisi (LP) terkait kasus karhutla di Kapuas.
Dari jumlah tersebut, satu perkara melibatkan korporasi dan penanganannya dilakukan secara bersama-sama.
Pemerintah daerah menegaskan penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman. Evaluasi rutin, pencegahan, pengawasan, kesiapan personel, ketersediaan air hingga penegakan hukum menjadi bagian dari upaya menekan risiko karhutla di Kabupaten Kapuas.(*)
Editor : Ayu Oktaviana