SAMPIT-Rencana pembangunan sebuah rumah ibadah gereja di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), tengah menuai penolakan dari sebagian warga.
Merespons hal tersebut, Ketua Pemuda Katolik Kabupaten Kotim, Hendra Sia, menyatakan keprihatinan sekaligus menyerukan pentingnya menjaga nilai-nilai toleransi di tengah keberagaman masyarakat.
Dalam keterangannya, Hendra menyayangkan munculnya penolakan yang dinilai berpotensi memecah persatuan dan kesatuan.
Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing tanpa rasa takut atau tekanan.
“Kita hidup di negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dan kebebasan beragama. Penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah hanya karena perbedaan keyakinan adalah bentuk nyata intoleransi yang tidak boleh dibiarkan tumbuh di Kotim,” tegas Hendra, Selasa (22/7/2025).
Ia mengingatkan bahwa semangat Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan, melainkan prinsip hidup berbangsa yang wajib dijaga bersama.
Dalam konteks lokal, Hendra mengajak masyarakat Kotim untuk tetap menjalin harmoni, apalagi selama ini daerah tersebut dikenal sebagai wilayah yang damai dan terbuka terhadap perbedaan.
“Jangan sampai kita mundur ke belakang karena segelintir sikap, Kotim harus menjadi contoh bagi daerah lain dalam merawat toleransi dan kerukunan umat beragama,” ujarnya.
Hendra juga mendorong pemerintah daerah, khususnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan instansi terkait, untuk mengambil langkah aktif dalam menyikapi dinamika ini.
Ia menyarankan agar dilakukan mediasi yang adil dan transparan agar tidak terjadi miskomunikasi atau penyebaran informasi yang menyesatkan.
“Perlu pendekatan dialog dan edukasi kepada masyarakat. Jangan biarkan prasangka berkembang menjadi konflik sosial yang lebih besar,” tuturnya.
Menurutnya, pemerintah harus hadir sebagai penengah dan penjamin hak-hak seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk hak mendirikan rumah ibadah sesuai prosedur yang berlaku.
Lebih jauh, Hendra mengingatkan agar persoalan pendirian rumah ibadah tidak ditarik ke ranah politik praktis atau dijadikan alat kepentingan kelompok tertentu.
Ia menilai, setiap bentuk provokasi yang bernuansa SARA justru dapat mengganggu stabilitas daerah dan merusak tatanan sosial yang selama ini sudah terbina.
“Kami mengajak semua pihak untuk tidak mempolitisasi isu ini. Rumah ibadah bukan alat propaganda atau komoditas konflik. Ini menyangkut hak dasar umat manusia,” tegas Hendra.
Anggota DPRD Kabupaten Kotim ini juga mengimbau seluruh warga untuk mengedepankan musyawarah dan semangat gotong royong dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
"Saya juga menyampaikan harapannya agar ke depan tidak ada lagi kasus serupa yang mencederai semangat kebersamaan di Bumi Habaring Hurung ini," tutupnya.(bah)
