SAMPIT-Musim panen di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tampaknya belum bisa dimulai.
Hujan deras beberapa hari terakhir membuat air meluap dan menggenangi sawah warga. Padi yang sudah siap dipanen terpaksa dibiarkan hingga air surut.
Kepala Desa Lampuyang, Muksin, mengatakan genangan air memang tidak sampai menenggelamkan tanaman, tetapi cukup menghambat aktivitas panen. Kondisi ini membuat petani menunda rencana panen yang seharusnya sudah bisa dilakukan pekan ini.
“Hari ini, di lokasi daerah Malang (patok, red) 14 dan 15 masih banjir dan belum bisa dipanen,” ujar Muksin saat dikonfirmasi Kalteng Pos, Kamis (18/9/2025).
Beruntung, sebagian lahan pertanian warga sudah sempat dipanen beberapa waktu lalu. Meski demikian, ancaman gagal panen tetap ada.
Pasalnya, banjir pada tahun 2021 dan 2022 pernah merendam sawah hingga menyebabkan kerugian besar. Warga tidak ingin peristiwa itu kembali terulang.
“Semoga kejadian itu tidak terulang lagi. Kalau dalam 2–3 hari ke depan tidak hujan dan banjir surut, mereka bisa panen,” harapnya.
Muksin membeberkan, tak hanya lahan warga yang terendam banjir, tetapi juga lahan cetak sawah program pemerintah yang diresmikan langsung oleh Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran. Padahal, lahan tersebut seharusnya akan dilakukan panen perdana.
“Kemarin BPK RI langsung sudah melihat kondisi air di sana cukup dalam. Lahan cetak sawah ini belum sempat dipanen. Kalau dilihat, tinggal sejengkal lagi padinya akan terendam,” bebernya.
Menurut Muksin, mayoritas masyarakat Lampuyang menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Sekitar 90 persen warganya bekerja sebagai petani padi. Setiap gangguan terhadap musim tanam maupun panen, langsung memengaruhi perekonomian desa.
Upaya mengatasi masalah banjir sebenarnya sudah dilakukan, mulai dari perbaikan drainase dengan melibatkan pemerintah daerah hingga pusat. Namun, langkah jangka panjang berupa sodetan di muara Sungai Lampuyang masih terkendala izin karena lokasi berada di kawasan hutan lindung.
“Untuk membuat sodetan masih terkendala izin karena lokasinya berada di wilayah hutan lindung. Jadi harus ada izin dari Kementerian Kehutanan,” jelasnya.
Muksin menambahkan, pengajuan izin sodetan sudah disampaikan sejak Juni lalu, tetapi surat keputusan (SK) dari kementerian belum juga turun. Ia berharap penanganan permanen bisa segera dilakukan agar petani tidak terus-menerus waswas menghadapi banjir.
“Petani Lampuyang sudah terlalu sering resah karena banjir. Semoga pemerintah pusat bisa segera mengeluarkan izin dan penanganan permanen bisa dilakukan,” pungkasnya. (mif)
Editor : Ayu Oktaviana