SAMPIT-Badan Narkotika Nasional (BNN) Kotawaringin Timur menegaskan masih banyak kepala desa (kades) yang belum mengikuti tes urine pada pelaksanaan pemeriksaan tahap pertama.
Dari total 168 kades, hanya sebagian kecil yang hadir, sementara lebih dari seratus lainnya belum menjalani pemeriksaan.
Kepala BNN Kotim AKBP Muhammad Fadli mengatakan pihaknya telah menerima dorongan dari pemerintah daerah dan DPRD untuk menindaklanjuti aparat desa yang belum mengikuti tes.
“Itu baru sekitar 50 sampai 60 saja kemarin itu. Seratus lebih yang belum itu kepala desa itu, dan Pak Ketua sudah minta supaya dites. Harus adil,” ujarnya, Jumat (21/11/2025).
Menurutnya, pelaksanaan gelombang kedua tes urine kemungkinan akan dilakukan setelah adanya permintaan dan koordinasi lanjutan dari pihak terkait.
Fadli menegaskan pihaknya hanya melakukan pemeriksaan sesuai permohonan instansi pemohon. Ia menyebut, dalam pembahasan bersama DPRD, ada arahan agar pemeriksaan dilakukan setelah kades menerima pencairan dana desa.
“Sampai Pak Ketua minta nanti pas waktu mereka mendapatkan uang pencairan dari pemerintah, dana desa,” katanya.
Fadli juga mengungkapkan inisiatif untuk mengajak camat berperan dalam percepatan pemeriksaan. Dengan 17 kecamatan yang membawahi seluruh desa, ia menilai langkah itu bisa membantu menyatukan perangkat kecamatan hingga desa untuk menjalani tes.
“Saya punya inisiatif dari camat itu. Dari 17 kecamatan itu saya mau datangi para camat, supaya perangkat dari kecamatan sampai desa itu kita kumpulkan, kita tes urine,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kewajiban tes ini juga terkait dengan amanat regulasi daerah tentang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan Narkotika di lingkup Pemda dan dunia usaha.
“Itu amanat dari Perda 1 Tahun 2019,” ujarnya.
Fadli menegaskan BNNK Kotim siap bergerak kapan saja jika gelombang kedua disetujui dan dijadwalkan oleh pihak pemohon. (mif/ram)
Editor : Ayu Oktaviana