SAMPIT — Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Zainuddin, menyoroti potensi krisis air bersih di wilayah selatan, khususnya Kecamatan Teluk Sampit dan Pulau Hanaut.
Pasalnya, wilayah itu hampir setiap tahun mengalami kesulitan air bersih saat memasuki musim kemarau. Ia meminta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menyiapkan langkah cepat agar masyarakat tidak kembali kesulitan mendapatkan air layak konsumsi.
Menurut Zainuddin, warga di kawasan pesisir menghadapi kondisi paling rentan ketika kemarau tiba. Air sungai dan sumur yang menjadi sumber utama berubah menjadi payau bahkan asin, sehingga tidak bisa dimanfaatkan.
“Di wilayah laut itu, ketika kemarau banyak air asin. Tidak bisa dikonsumsi masyarakat, dan ini menjadi problem yang sangat besar,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).
Ia mengatakan kebutuhan air bersih masyarakat tidak bisa ditawar. Jika PDAM tidak melakukan antisipasi, bisa jadi beban warga semakin berat karena harus membeli air kemasan untuk kebutuhan harian.
“Kita mengingat bahwa apabila air bersih selalu mereka beli, itu menambah pengeluaran masyarakat. Kasihan mereka kalau terus-terusan beli air galon,” tegasnya.
Zainuddin menyarankan PDAM mempertimbangkan beberapa opsi, mulai dari percepatan jaringan perpipaan hingga penyaluran air bersih dengan mobil tangki jika keadaan darurat.
Ia menilai jalur distribusi dari wilayah Parebok menuju Basawang, Regei Lestari, Kuin Permai hingga Lampuyang harus menjadi prioritas.
“Mudah-mudahan langkah PDAM menghadapi kemarau tahun depan bisa segera dilakukan, apakah menyuplai air bersih secara gratis atau mempercepat sambungan jalur. Ini penting untuk Teluk Sampit,” katanya.
Sementara untuk Pulau Hanaut, tantangannya lebih besar karena terdapat 14 desa dengan akses terbatas. Wilayah itu, kata Zainuddin, hampir selalu mengalami kekeringan tiga sampai empat bulan dalam setahun.
“Pulau Hanaut ini agak berat dengan jumlah desa cukup banyak. Mereka sangat memerlukan air bersih. Saat kemarau itu hampir-hampir tidak ada air layak,” ucapnya.
Ia juga membuka opsi pembangunan sumur bor berkedalaman di atas 120 meter jika memungkinkan. Meski anggarannya besar, langkah itu dinilai perlu dipikirkan sebagai solusi jangka panjang.
“Kalau memang tidak ada PDAM yang masuk, mudah-mudahan ada sumur bor yang benar-benar layak. Tapi kedalamannya bisa 120 sampai 125 meter, dan itu anggarannya besar,” terangnya.
Zainuddin menambahkan, selama ini suplai air bersih ke wilayah selatan biasanya dilakukan organisasi atau kelompok tertentu.
Ia menegaskan masyarakat memerlukan suplai yang berkelanjutan, bukan bantuan sesaat.
“Kita berharap suplai air itu tidak hanya sesaat. Masyarakat harus tetap merasakan air yang layak. Selama ini mereka mandi dan mencuci pakai air sungai atau sumur, kita tahu sendiri kualitasnya,” tutur dia.
Ia meminta PDAM menyiapkan rencana distribusi air tangki ke desa-desa bila kemarau panjang kembali terjadi.
“Kalau beberapa tahun ke depan masih belum ada solusi permanen, PDAM harus siap menyuplai air melalui tangki ke kecamatan dan desa-desa itu,” tandasnya. (mif)
