SAMPIT – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mencatat peningkatan signifikan titik panas atau hotspot sejak awal Januari 2026. Kondisi ini dinilai tidak lazim mengingat curah hujan pada periode tersebut terpantau tidak signifikan.
Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, mengatakan hingga Rabu (21/1/2026) kemaren telah terjadi beberapa kejadian kebakaran yang muncul hampir bersamaan di sejumlah lokasi, antara lain di Jalan Bawi Jahawen, Jalan Robi, serta Desa Luwuk Bunter. Sebagian lokasi tersebut masih menunggu verifikasi petugas lapangan.
“Sejak Januari memang terjadi peningkatan, baik titik hotspot maupun kejadian kebakaran. Curah hujan yang kami monitor sehari-hari tidak signifikan, sehingga hampir bersamaan terjadi tiga kejadian kebakaran di beberapa lokasi,” ujarnya saat melakukan pemaparan dalam rapat koordinasi persiapan Karhutla, Kamis (22/1/2026).
Berdasarkan data BPBD, jumlah hotspot pada Januari 2026 tercatat sebanyak 61 hotspot. Angka tersebut menjadi yang tertinggi jika dibandingkan periode Januari pada tahun-tahun sebelumnya, yakni 2023, 2024, dan 2025. Pada Januari 2023, tercatat hanya terdapat 14 hotspot. Januari 2024 sebanyak 18 hotspot dan Januari 2025 sebanyak 4 hotspot.
“Kalau kita bandingkan tahun demi tahun untuk bulan Januari, maka tahun 2026 ini paling tinggi. Ini agak di luar prediksi kami, karena biasanya Januari masih curah hujan, bahkan di beberapa daerah terjadi banjir. Anomali cuaca ini menjadi perhatian kita bersama,” katanya.
Multazam menegaskan, kebakaran hutan dan lahan berpotensi terus terjadi apabila kesadaran masyarakat masih rendah. Menurutnya, sebagian besar kejadian karhutla disebabkan oleh pembukaan lahan dengan cara dibakar.
“Kebakaran hutan dan lahan itu terjadi karena memang sengaja dibakar. Kadang-kadang hanya untuk kebutuhan berladang. Ini yang kita harapkan tidak terjadi lagi,” tegasnya.
Ia menyebutkan sejumlah wilayah di Kotim masuk kategori rawan karhutla, terutama daerah rawa gambut yang memiliki tingkat kesulitan pemadaman tinggi. Beberapa wilayah tersebut antara lain Teluk Sampit, Pulau Hanaut, Mentaya Hilir Selatan, Mentaya Hilir Utara, Mentawa Baru Ketapang, Bamang, Kota Besi, dan Cempaga.
“Daerah-daerah itu rawan karena berada di rawa yang cukup tebal. Kalau kebakaran terjadi, tentu pemadamannya ekstra sulit. Kita tidak ingin mengulang kejadian seperti tahun 2015, 2019, maupun 2023,” ujarnya.
Terkait kendala penanganan karhutla, Multazam menjelaskan bahwa akses lokasi menjadi persoalan utama. Pada beberapa kejadian sebelumnya, petugas tidak dapat menjangkau titik api karena tidak tersedia akses jalan darat atau kondisi permukaan air yang sudah kering.
“Seperti di Ujung Pandaran, ada lokasi kebakaran yang tidak bisa diakses lewat darat. Yang paling bahaya, meskipun akses darat ada, tetapi muka air tanah sudah turun karena panas panjang, sehingga pemadaman sangat sulit,” jelasnya.
Ia menambahkan, penggunaan satgas udara menjadi opsi terakhir apabila lokasi benar-benar tidak terjangkau. Namun hingga kini, opsi tersebut belum diambil karena membutuhkan biaya yang sangat besar.
“Kalau harus menggunakan satgas udara, biayanya sangat mahal. Itu kendala utama kami,” kata Multazam.
BPBD Kotim kembali mengingatkan bahwa pemerintah tidak dapat sepenuhnya menjaga seluruh lahan. Karena itu, komitmen dan kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar menjadi kunci utama dalam mencegah karhutla di daerah tersebut. (mif)
Editor : Ayu Oktaviana