SAMPIT – Memasuki bulan suci Ramadan, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bertambahnya gelandangan dan pengemis atau yang sering dikenal dengan istilah gepeng di sejumlah titik keramaian.
Selain itu, munculnya modus orang terlantar juga menjadi perhatian khusus pemerintah daerah.
Kepala Dinsos Kotim, Hawianan, mengungkapkan bahwa setiap Ramadan biasanya terjadi peningkatan aktivitas gepeng, terutama di pusat kota dan lokasi yang ramai aktivitas masyarakat. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan warga yang menjalankan ibadah.
“Biasanya saat momen Ramadan bermunculan gepeng, sehingga ini juga perlu penertiban. Termasuk di tahun ini potensi tersebut perlu diwaspadai,” ujarnya, Kamis (19/2/2026).
Ia menjelaskan, Kotim sebagai daerah yang terbuka dan strategis memungkinkan mobilitas penduduk berlangsung cukup tinggi. Akses transportasi melalui jalur darat, laut, dan udara memudahkan arus keluar masuk orang, terlebih pada momen tertentu seperti Ramadan.
“Karena Kotim merupakan daerah terbuka dan bisa diakses melalui darat, laut, dan udara, maka ini perlu kita pantau untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat,” katanya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dinsos akan berkoordinasi dengan lintas instansi, seperti Satpol PP dan kepolisian, guna melakukan pemantauan serta penertiban apabila diperlukan. Sinergi antar-OPD dinilai penting agar situasi tetap kondusif sepanjang Ramadan.
Tak hanya gepeng, Dinsos juga menaruh perhatian pada kasus orang terlantar yang membutuhkan penanganan. Namun, menurut Hawianan, tidak semua laporan benar adanya. Beberapa kasus diduga merupakan modus untuk mendapatkan bantuan atau simpati.
“Kadang-kadang ada yang benar-benar terlantar, tapi ada juga yang berpura-pura. Kalau tidak dilayani, bisa berdampak pada nama baik pemerintah daerah,” jelasnya.
Dalam proses penanganan, pihaknya akan melakukan asesmen terlebih dahulu terhadap setiap laporan. Jika terbukti benar-benar terlantar, Dinsos akan memfasilitasi pemulangan ke daerah asal, termasuk berkoordinasi dengan operator jasa pelayaran di Pelabuhan Sampit.
“Kami berharap ada bantuan agar bisa difasilitasi. Tapi yang bersangkutan tetap akan kami asesmen dulu. Kalau hanya modus terlantar, tentu akan kami lakukan penanganan dengan cara yang berbeda,” imbuhnya. (mif)
Editor : Ayu Oktaviana