SAMPIT – Viral keributan sopir saat antre BBM subsidi di SPBU Samuda, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, membuat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) turun tangan.
Komisi II DPRD Kotim melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU Samuda, Senin (18/5/2026), menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait antrean panjang dan sulitnya mendapatkan BBM subsidi.
Baca Juga: Perjuangan Mendapatkan BBM, Antrean Solar di SPBU Ricuh, Sopir Truk Terlibat Cekcok
Sidak dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kotim, Akhyannoor bersama Wakil Ketua II DPRD Kotim, Rudianur.
Turut mendampingi anggota DPRD lainnya yakni Zainuddin dan Wahito Fajriannoor, serta unsur kecamatan, kepolisian, TNI hingga Polairud.
Kedatangan rombongan legislatif tersebut dilakukan setelah banyak warga melaporkan kesulitan memperoleh BBM subsidi, mulai dari masyarakat umum, petani hingga sopir ambulans.
“Kami ingin memastikan distribusi BBM subsidi berjalan baik dan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang semestinya,” ujar Akhyannoor.
Saat peninjauan berlangsung, antrean kendaraan di SPBU terlihat relatif tertib dan tidak ditemukan aktivitas pelangsiran secara terbuka.
Baca Juga: Keributan saat Antre BBM di SPBU Berujung Pemukulan, Sopir Dirawat di Rumah Sakit
Meski demikian, DPRD tetap meminta pengawasan distribusi diperketat. Pasalnya, mereka menerima laporan adanya kendaraan yang diduga melakukan pengisian berulang menggunakan lebih dari satu barcode.
“Kami menerima laporan terkait dugaan kendaraan yang menggunakan beberapa barcode. Ini tentu harus menjadi perhatian pengelola SPBU,” katanya.
Menurut Akhyannoor, lemahnya pengawasan distribusi BBM subsidi berpotensi merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Selain antrean panjang, DPRD juga menyoroti keluhan petani yang disebut masih kesulitan mendapatkan BBM subsidi untuk kebutuhan alat pertanian.
Baca Juga: Ratusan Sopir Kepung Kantor Gubernur Kalsel! Solar Habis Dijual Mafia BBM ke Kalteng
Padahal, sektor pertanian dinilai sangat penting karena Kotim merupakan salah satu daerah penyangga pangan di Kalimantan Tengah.
“Petani yang memang terdaftar dan berhak menerima subsidi harus tetap diprioritaskan,” tegasnya.
Komisi II DPRD juga meminta pola pelayanan di SPBU diperbaiki agar antrean tidak lagi memicu keributan antarwarga seperti yang sempat viral sebelumnya.
Menurutnya, perlu solusi khusus untuk distribusi BBM bagi alat pertanian yang berada jauh dari SPBU karena membawa traktor langsung ke lokasi pengisian dinilai tidak efektif.
Baca Juga: Persatuan Pengecer BBM Kalteng Buka Suara: Jangan Dipandang Negatif, Masyarakat Masih Butuh Kami
“Kalau alat pertanian harus dibawa ke SPBU tentu cukup merepotkan dan bisa berdampak pada kondisi jalan,” jelasnya.
Sebelumnya, persoalan distribusi BBM subsidi di wilayah tersebut juga telah dibahas DPRD bersama pihak Pertamina. Data kelompok tani penerima subsidi disebut sudah diserahkan kepada pengelola SPBU agar pelayanan lebih tertata.
Dalam sidak itu, DPRD juga meminta kendaraan layanan darurat seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran mendapat prioritas saat pengisian BBM subsidi.
(*)