SAMPIT – Kondisi Jalan HM Arsyad yang menjadi penhubung Kota Sampit dan wilayah Samuda, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang rusak dan mengelupas bertahun-tahun akhirnya mendapat sorotan tajam.
Pasalnya jalan yang juga menjadi penghubung Kota Sampit dan Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan itu memiliki banyak lubang yang dinilai berbahaya. Kerusakan itu bisa ditemui di wilayah Desa Bagendang hingga ruas jalan Samuda.
Kerusakan jalan itu dinilai sangat membahayakan terlebih lagi bagi pengendara roda dua. Sebab, kendaraan berbadan besar atau truk, kerap lalu lalang di jalan yang dibawah wewenang Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) itu.
Namun, keterbatasan anggaran membuat Pemprov tak bisa berbuat banyak. Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, mengakui ruas jalan milik provinsi itu memang belum tertangani maksimal karena keterbatasan anggaran daerah yang anjlok drastis.
“Pemerintah provinsi pasti memprogramkan, karena itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah provinsi. Hanya saja yang jadi persoalan barangkali masalah pendanaan,” katanya saat diwawancarai awak media sewaktu kunjungan ke Kotim, Rabu (19/5/2026) sore.
Ia berharap, penanganan bisa dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Terhadap jalan yang mengelupas dan bergelombang itu, ia menyebut kondisi tersebut masih lebih baik dibanding jalan tanah.
“Kita harapkan ya semoga di tahun-tahun berikutnya itu akan bisa ditangani. Dengan bahasa lain lebih enak yang ada aspalnya sedikit, yang terkupas-kupas dari pada jalan tanah,” katanya.
Kondisi Keuangan Daerah Tak Baik-Baik Saja
Arton blak-blakan mengungkap kondisi keuangan daerah yang sedang tidak baik-baik saja. Ia menyebut APBD Kalteng turun tajam dalam dua tahun terakhir.
“Dua tahun berturut-turut ini APBD kita menurun sangat drastis. Di tahun 2026 ini dari Rp10 triliun menjadi Rp5,4 triliun,” ujarnya.
Menurutnya, dari total APBD tersebut, anggaran belanja langsung yang benar-benar bisa dipakai untuk pembangunan fisik hanya sekitar Rp1,5 triliun. Padahal pemerintah provinsi harus menangani ribuan kilometer jalan yang tersebar di 13 kabupaten dan satu kota.
“Membagikan anggaran yang begitu besar yang cuma Rp1,5 triliun dengan ruas wilayah ada 13 kabupaten satu kota itu tidak gampang,” imbuhnya. (*)
Editor : Agus Pramono