SAMPIT – Pembangunan Sekolah Rakyat Terpadu (STR) 55 di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus dikebut.
Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan berbasis asrama itu mulai direncanakan siap digunakan pada tahun ajaran baru mendatang.
Kepala Dinas Sosial Kotim Hawianan mengatakan progres bangunan yang berada di area Wengga Metropolitan itu saat ini sudah mencapai lebih dari separuh target pekerjaan.
“Sudah mencapai 53 persen. Informasi dari pelaksana, akhir Juni ini diprioritaskan ruang kelas dan asrama sudah tercapai,” ujarnya, Senin (25/5/2026).
Ia menyebut, seluruh pembangunan ditargetkan rampung sepenuhnya pada September 2026.
Sekolah Rakyat tersebut dibangun di atas lahan hibah seluas 6,7 hektare. Sekolah itu dibangun lengkap dengan berbagai fasilitas pendukung yang dirancang cukup lengkap.
Menurut Hawianan, konsep sekolah itu tidak hanya menyediakan ruang belajar dan asrama, tetapi juga sarana pengembangan bakat siswa.
“Semua fasilitas akan dibangun, termasuk fasilitas olahraga, gedung pertemuan, tempat pengembangan kompetensi anak-anak, sampai ruang terbuka hijau,” jelasnya.
Bahkan sejak awal, pembangunan sekolah telah menggunakan master plan yang disusun secara matang oleh pemerintah pusat.
“Dari gerbang sudah didesain sedemikian rupa. Sebelum membangun kemarin master plan-nya sudah ada,” katanya.
Pembangunan STR 55 sendiri sepenuhnya dilaksanakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara pemerintah daerah berperan membantu fasilitasi di lapangan.
Hawianan mengatakan pihaknya bahkan menyiapkan tenda khusus untuk para pekerja proyek karena jumlah tenaga kerja yang cukup banyak dan proses pembangunan dikebut.
“Kami fasilitasi tenda tempat mereka istirahat agar mereka tetap bisa bekerja walaupun cuaca panas,” ujarnya.
Untuk tenaga pendidik, proses rekrutmen nantinya juga dilakukan pemerintah pusat. Namun Pemkab Kotim tetap membantu memberikan rekomendasi apabila ada kebutuhan guru tertentu.
“Kalau misalnya guru agama tertentu kurang, nanti kita bantu fasilitasi informasinya,” katanya.
Sekolah Rakyat itu nantinya akan menampung siswa jenjang SD, SMP hingga SMA. Tahun pertama ditargetkan masing-masing jenjang menerima sekitar 90 siswa.
Selain itu, sekitar 100 siswa yang sebelumnya sudah dibina juga akan dipindahkan ke lokasi baru tersebut.
Menariknya, proses penerimaan siswa tidak dilakukan melalui sistem pendaftaran umum seperti sekolah biasa. Pemerintah menggunakan data kemiskinan nasional sebagai dasar penjaringan.
“Pendamping sosial PKH sudah mulai bergerak mendatangi langsung masyarakat berdasarkan data by name by address,” jelasnya.
Prioritas utama diberikan kepada keluarga miskin kategori desil 1 dan desil 2. Namun warga di luar data masih memiliki peluang jika benar-benar dinilai layak.
“Kalau ada usulan dari desa atau kelurahan tetap akan kita cek lapangan dulu kelayakannya,” katanya.
Ia mengakui saat ini minat masyarakat mulai tinggi terhadap Sekolah Rakyat. Bahkan banyak warga mulai datang langsung ke Dinas Sosial untuk menanyakan proses masuk sekolah tersebut.
“Sekarang ini sudah banyak yang datang ke dinas menanyakan itu,” ungkapnya.
Meski begitu, Hawianan menegaskan Sekolah Rakyat memang diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
“Mereka ini tidak dites. Memang benar-benar untuk orang yang tidak mampu saja,” pungkasnya. (*)
Editor : Agus Pramono