SAMPIT – Kabar melegakan akhirnya datang bagi para petani di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Setelah lama mengeluhkan sulitnya mendapatkan solar subsidi, Komisi II DPRD Kotim memastikan petani kini bisa dengan mudah mendapatkan BBM subsidi.
Keputusan itu mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan petani di wilayah selatan, Pertamina dan sejumlah SPBU di Kotim terkait penyaluran dan ketersediaan BBM subsidi bagi petani yang digelar Selasa (26/5/2026).
DPRD, Pertamina, SPBU hingga Dinas Pertanian sepakat mencari jalan keluar atas keluhan petani yang selama ini kesulitan mendapatkan solar untuk alat pertanian mereka.
Setidaknya ada 10 poin yang dihasilkan dalam RDP tersebut. Diantaranya:
1. Menambah kuota BBM subsidi khusus sektor pertanian, terutama di wilayah sentra pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Mengatur pelayanan dan distribusi BBM khusus petani agar tepat sasaran dan tidak bercampur dengan pelangsir maupun pengguna umum.
3. Menyederhanakan administrasi dan mekanisme barcode bagi petani dengan tetap memperhatikan pengawasan distribusi BBM subsidi.
4. Memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi oleh Pertamina, SPBU, pemerintah daerah dan aparat terkait guna mencegah penyalahgunaan.
5. Melakukan pendataan dan verifikasi petani penerima BBM subsidi agar penyaluran sesuai kebutuhan riil di lapangan.
6. Mendorong pembentukan sistem atau fasilitas khusus penyaluran BBM bagi petani demi mendukung ketahanan pangan di Kotim.
7. Mengusulkan kepada pemerintah pusat pembentukan SPBU khusus sektor pertanian sebagai solusi jangka panjang distribusi BBM subsidi.
8. Menambah kuota BBM di SPBU dan APMS, khususnya untuk wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) V meliputi Kecamatan Parenggean, Tualan Hulu, Mentaya Hulu, Telaga Antang, Antang Kalang dan Bukit Santuai.
9. Memberikan tambahan kuota solar subsidi untuk kebutuhan petani dalam tiga hari ke depan sebagai langkah cepat mengatasi kelangkaan.
10. Meminta SPBU Samuda memperjelas penyaluran BBM kepada petani sesuai kuota dari Pertamina.
Ketua Komisi II DPRD Kotim, Akhyanoor menyebut hasil rapat membawa angin segar bagi petani, khususnya di wilayah selatan Kotim.
Menurutnya, Dinas Pertanian juga telah menyiapkan sistem pendataan melalui barcode dan aplikasi XSTAR sehingga SPBU nantinya lebih mudah melayani petani penerima subsidi.
Tak hanya berlaku di wilayah Lempuyang atau Teluk Sampit, kebijakan itu disebut akan diterapkan untuk seluruh petani di Kotim selama namanya tercatat dalam data resmi Dinas Pertanian.
“Pada intinya nanti SPBU akan lebih mudah mengeluarkan (BBM) sesuai hak petani kita, khususnya di wilayah selatan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa petani diperbolehkan menggunakan jerigen saat membeli solar subsidi. Namun jerigen yang digunakan harus memenuhi standar keamanan agar tidak membahayakan.
“Pakai jerigen, supaya tidak perlu membawa alat berat yang justru merusak jalan. Tapi jerigennya harus standar dan aman,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, salah satu persoalan terbesar selama ini adalah tingginya harga solar yang dibeli petani dari pengecer.
Bahkan dalam laporan yang diterima DPRD, satu jerigen biosolar kapasitas sekitar 30 liter bisa dijual hingga Rp800 ribu.
“Padahal itu biosolar subsidi. Bayangkan, petani membeli sampai Rp800 ribu per jerigen. Mudah-mudahan ke depan petani bisa mendapatkan harga standar Rp6.800 per liter,” katanya.
Akhyanoor menyebut kelangkaan BBM subsidi bagi petani tidak boleh dianggap sepele karena berdampak langsung terhadap ketahanan pangan daerah.
“Kalau BBM petani langka, siapa yang rugi? Seluruh masyarakat Kotim juga akan merasakan dampaknya,” ucapnya.
Selain penyederhanaan administrasi barcode, DPRD juga mendorong penambahan kuota BBM subsidi khusus pertanian serta penguatan pengawasan distribusi agar tidak bercampur dengan pelangsir.
Dalam rekomendasi hasil RDP, Komisi II DPRD Kotim bersama pemerintah daerah bahkan mengusulkan pembentukan SPBU khusus sektor pertanian sebagai solusi jangka panjang.
“Kita ingin sistem distribusi ini benar-benar berpihak kepada petani. Karena mereka yang menjaga ketahanan pangan kita,” tandasnya. (*)
Editor : Agus Pramono