SAMPIT – Dampak musim kemarau mulai dirasakan sejumlah wilayah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Sedikitnya empat desa telah mengajukan bantuan air bersih kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) karena kesulitan memperoleh air layak konsumsi usai hujan tak lagi turun.
Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, mengatakan permohonan bantuan berasal dari Desa Kuin Permai, Lampuyang, Regei Lestari, dan Jaya Karet. Berbeda dengan bantuan sekali kirim, keempat desa tersebut meminta pasokan air secara berkala selama musim kemarau.
“Bantuan air bersih ini termonitor sudah ada empat desa yang mengajukan. Ada Kuin Permai, ada Lampuyang, ada Regei Lestari, dan ada Jaya Karet. Keempat-empatnya ini minta bantuan secara periodik, bukan sekali kirim,” ujarnya, Rabu (15/7/2026).
Menurut Multazam, kebutuhan air bersih yang diajukan mencapai 15 ribu hingga 20 ribu liter dalam setiap kali distribusi. Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri bagi BPBD dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Untuk mengangkut 20 ribu liter air dibutuhkan sedikitnya empat hingga lima truk tangki. Karena itu, BPBD telah berkoordinasi dengan Perumdam Tirta Mentaya agar distribusi dapat dilakukan secara berkelanjutan.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Direktur Perumdam Tirta Mentaya, dan kita berharap secara periodik mereka sudah mempersiapkan strategi untuk pengiriman air bersih. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah mulai proses pengiriman,” jelasnya.
Multazam memperkirakan bantuan air harus terus disalurkan karena kebutuhan masyarakat cukup tinggi. Dengan alokasi sekitar 200 liter untuk setiap kepala keluarga, persediaan air diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar satu pekan.
“Kalau kita hitung 15.000 liter, satu KK cuma dapat 200 liter. Kira-kira untuk makan minum paling seminggu habis. Tujuh hari habis sudah,” ungkapnya.
BPBD juga mengantisipasi bertambahnya wilayah yang mengalami krisis air bersih apabila musim kemarau terus berlangsung. Sejumlah daerah pesisir dinilai juga memiliki risiko karena rentan terdampak intrusi air laut.
“Pasti (bertambah). Kita belum masuk daerah Pulau Hanaut, Seranau. Karena di sana tidak tersedia cukup ketika terjadi infiltrasi air laut. Distribusinya harus menggunakan perahu,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, pengiriman air bersih menggunakan jalur sungai pernah dilakukan saat kemarau panjang pada 2015 dan 2019. Namun hingga kini belum ada permohonan bantuan dari wilayah tersebut.
“Pernah. Tahun 2019 dan 2015 kita menggunakan profil pada perahu besar, kita masukkan, kita kirim,” katanya.
Meski demikian, BPBD berharap kondisi lingkungan di wilayah seberang masih mampu menyediakan sumber air yang layak sehingga kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi tanpa harus bergantung pada distribusi air bersih dari pemerintah.
“Kita berharap adanya perbaikan lingkungan di seberang, mudah-mudahan air dari rimba itu masih layak konsumsi,” pungkasnya. (*)
Editor : Agus Pramono