SAMPIT – Di tengah meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), alat pemantau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) justru tidak berfungsi. Kondisi ini membuat pemantauan kualitas udara di daerah tersebut belum bisa dilakukan secara optimal.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim, Multazam, mengatakan alat ISPU yang berada di bawah pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotim mengalami kerusakan. Hingga kini, perbaikan masih menunggu tindak lanjut dari Kementerian.
Baca Juga: Karhutla di Bagian Selatan Kabupaten Kotim Bisa Berdampak Kabut Asap Menyelimuti Kota Sampit
“ISPU kita mengalami gangguan pada peralatan. Alatnya ada di DLH. Kami sudah beberapa kali mengingatkan agar segera diperbaiki. DLH juga sudah berkirim surat ke kementerian untuk servis alat, tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut,” ujarnya, Sabtu (18/7/2026).
Menurut Multazam, keberadaan alat ISPU memiliki peran yang sangat vital, terutama saat musim kemarau dan karhutla mulai meluas. Data kualitas udara menjadi acuan pemerintah dalam menentukan langkah mitigasi, termasuk kebijakan terhadap aktivitas masyarakat dan sekolah.
“Alat ini penting sekali. Sangat penting, karena menjadi dasar menentukan apakah anak-anak masih bisa bersekolah atau tidak, sekaligus memberi peringatan kepada masyarakat ketika kualitas udara sudah membahayakan,” katanya.
Ia menegaskan, dampak utama karhutla bukan hanya api yang membakar lahan, tetapi asap yang dihasilkan. Karena itu, pemantauan konsentrasi partikel berbahaya seperti PM2,5 dan PM10 menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat ancaman terhadap kesehatan masyarakat.
“Yang paling berbahaya sebenarnya bukan apinya, tetapi asapnya. PM2,5 dan PM10 itu yang harus dipantau karena sangat berpengaruh terhadap kesehatan,” tegasnya.
Di sisi lain, Multazam menyebut kondisi karhutla di Kotim terus menunjukkan peningkatan. Hingga pertengahan Juli 2026, jumlah hotspot telah menembus lebih dari 300 titik, dengan sekitar 115 titik muncul hanya sepanjang Juli. Luas lahan yang telah terbakar dan ditangani mencapai sekitar 145 hektare.
BPBD berharap alat ISPU dapat segera diperbaiki agar pemerintah memiliki data kualitas udara secara real time untuk mendukung pengambilan keputusan selama musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung beberapa bulan ke depan. (*)
Editor : Ayu Oktaviana