SAMPIT – Perubahan keseharian siswa menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah saat meninjau pelaksanaan Program Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Selasa (11/8/2026).
Pemantauan yang dilakukan bersama Wakil Bupati Kotim Irawati itu tidak hanya melihat proses pendidikan. BPKP juga mengecek pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik serta mencari tahu persoalan yang masih muncul selama program berjalan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalteng, Hanik Inayatur Rohmah, mengatakan kunjungan tersebut diperlukan untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan Sekolah Rakyat secara langsung, termasuk bagian yang masih perlu diperbaiki.
“Yang kami lihat hari ini bagaimana programnya berjalan, apa saja perkembangannya, dan apakah masih ada persoalan yang perlu segera ditangani,” katanya.
Salah satu hal yang diperiksa adalah pemenuhan kebutuhan makan siswa. Menurut Hanik, aspek tersebut tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan program karena peserta didik tidak hanya membutuhkan kegiatan belajar, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar selama berada di sekolah.
“Kami tadi juga melihat pemenuhan makanan untuk anak-anak. Ini penting untuk memastikan kebutuhan mereka selama mengikuti program benar-benar terpenuhi dengan baik,” ujarnya.
Dari pemantauan tersebut, Hanik melihat adanya perubahan pada pola keseharian siswa. Lingkungan Sekolah Rakyat mulai membentuk rutinitas yang lebih teratur sekaligus memberikan pengalaman yang sebelumnya belum tentu mereka dapatkan.
Pembinaan siswa juga tidak berhenti pada pendidikan akademik. BPKP turut melihat adanya perhatian terhadap pendidikan keagamaan dengan fasilitas yang disesuaikan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing peserta didik.
Menurut Hanik, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak bisa dinilai hanya dari hasil yang terlihat dalam waktu singkat. Program tersebut membutuhkan proses panjang untuk benar-benar mengubah pola pikir sekaligus memperluas kesempatan anak-anak penerima manfaat.
“Harapannya anak-anak ini mulai melihat bahwa mereka punya pilihan dan kesempatan yang lebih luas untuk masa depan. Dari yang sebelumnya mungkin belum terpikirkan, sekarang mereka mulai berani memiliki cita-cita,” tuturnya.
Ia menilai proses tersebut perlu dibangun sejak awal meskipun hasil akhirnya belum dapat langsung terlihat. Karena itu, pemantauan akan terus dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran.
Selain pelaksanaan teknis, BPKP juga menilai dukungan pemerintah daerah memiliki peran penting. Komitmen pimpinan daerah dibutuhkan agar seluruh peserta didik mendapatkan perlakuan dan pendampingan yang sesuai selama mengikuti program.
“Komitmen dari pimpinan daerah menjadi bagian penting karena anak-anak ini harus mendapat jaminan bahwa mereka mendapatkan perlakuan dan pendampingan yang baik selama berada di sini,” ungkapnya.
BPKP selanjutnya akan terus memantau pelaksanaan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kotim sebagai bagian dari upaya memastikan program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak yang menjadi penerima manfaat. (*)
Editor : Ayu Oktaviana