SAMPIT – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kian menguras sumber daya pemadam. Pemerintah daerahpun memutuskan untuk menunda agenda pawai pembangunan dalam rangka HUT RI ke- 81 yang rencananya digelar akhir pekan ini.
Karhutla di Kotim memang membuat petugas kewalahan. Tim gabungan setiap hari menangani kejadian kebakaran diberbagai titik. Bahkan banyak dari mereka tumbang akibat kelelahan.
Baca Juga: Fokus Penanganan Karhutla, Pawai Pembangunan HUT RI ke-81 di Kotim Tak Jadi Digelar
Hal itu menggambarkan kondisi Karhutla di Kotim. Lalu, seberapa parah kondisi Karhutla di Kotim?
Catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim, hingga 17 Agustus 2026, luasan lahan terbakar yang tercatat dalam penanganan mencapai 1.317 hektare. Sementara laporan kebakaran yang masuk ke Posko Bencana Karhutla dan Kekeringan bisa mencapai puluhan laporan dalam sehari.
Baca Juga: Kabut Asap Kembali Selimuti Sampit Pada 8 Agustus 2026
Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, menggambarkan situasi karhutla tahun ini jauh lebih berat dibandingkan pengalaman sebelumnya.
“Kami di 2023 kami tidak sampai begini, Pak ya. Tapi di 2026 ini memang sangat luar biasa,” katanya, Rabu (19/8/2026).
Laporan cepat Pusdalops PB Posko Bencana Karhutla dan Kekeringan yang diperbarui pada Selasa (18/8/2026) pukul 19.24 WIB mencatat sedikitnya 22 penugasan/regu penanganan di sejumlah titik.
Konsentrasi penanganan terlihat di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang (MB Ketapang) dan Baamang. Beberapa titik bahkan masih mengeluarkan asap atau menyisakan api aktif setelah dilakukan pemadaman.
Di Jalan Moh Hatta Gang Kusuma Lingkar Selatan, misalnya, petugas Regu 6 melaporkan lahan sekitar 1,2 hektare telah dipadamkan, tetapi lokasi masih berasap. Petugas menghadapi kendala sumber air yang jauh.
Di titik lain di kawasan yang sama, pemadaman mencapai sekitar 1,5 hektare, namun kondisi terakhir juga masih berasap.
Sementara di Jalan HM Arsyad depan gudang pupuk, salah satu titik dengan luasan sekitar 1 hektare dilaporkan masih memiliki sebagian api aktif. Petugas juga menghadapi kendala mesin unit yang mengalami gangguan.
Baca Juga: KSOP Sampit Minta Nakhoda Tunda Pelayaran Jika Kabut Asap Ganggu Jarak Pandang
Di Kecamatan Baamang, petugas menangani sejumlah titik di antaranya Jalan Bumi Raya 1, kawasan perumahan WMP, serta sekitar Citra Mandiri. Beberapa lokasi dinyatakan padam, tetapi masih menyisakan asap.
Situasi ini menunjukkan tantangan pemadaman bukan semata memadamkan api, melainkan memastikan bara di lahan tidak kembali menyala.
Air Mulai Jadi Masalah Besar
Multazam mengungkapkan persoalan serius lainnya adalah ketersediaan sumber air. Embung yang sebelumnya menjadi sumber air untuk pemadaman mulai mengering, sementara kualitas air yang tersisa juga memburuk.
“Sumber air ini terakhir embung-embung yang sudah digali oleh teman-teman PU sudah mulai mengering, dan kualitas air itu sudah pekat,” ujarnya.
Baca Juga: Desa Sei Pinang Terancam Krisis Air Bersih, Kades Minta Pemerintah Daerah Bergerak
Air yang bercampur lumpur dan serasah bahkan berisiko merusak pompa jika dipaksakan digunakan. Karena itu, BPBD Kotim menyiapkan rencana alternatif dengan menempatkan pompa berkapasitas besar di Sungai Mentaya.
Peralatan tersebut nantinya digunakan ketika sumber air di lokasi-lokasi dalam kota sudah semakin sulit diperoleh.
Sebanyak 138 personel saat ini terlibat dalam operasi penanganan karhutla, termasuk pasukan dan pengendali lapangan. Jumlah tersebut berasal dari berbagai unsur yang diterjunkan untuk memperkuat operasi.
Multazam mengatakan kebutuhan personel sangat bergantung pada kondisi lapangan. Saat terjadi lonjakan kebakaran, seperti pada 17 Agustus, kekuatan tidak hanya mengandalkan regu yang sudah dibentuk, tetapi juga personel nonregu.
“Kalau seperti kemarin tanggal 17, ya itu memang hit kita, sehingga yang hadir bukan regu lagi, yang non-regu yang kita naikkan,” katanya.
Menurut Multazam, karakter kebakaran lahan juga membuat penanganan jauh lebih kompleks dibandingkan kebakaran bangunan.
“Kalau kita bicara kebakaran bangunan, satu-dua jam dengan kita gempur bersama-sama selesai, Pak. Kalau kebakaran gambut, bisa berdurasi 9 jam di situ saja,” ujarnya.
Selain waktu pemadaman yang panjang, sebagian lokasi kebakaran kini berada jauh dari akses utama. Petugas terkadang harus menggunakan kendaraan roda tiga hingga berjalan kaki untuk mencapai titik api.
Baca Juga: Dilema BPBD Kotim Ketika Karhutla Meluas: Distribusi Air Bersih atau Pemadaman
Tekanan terhadap petugas juga terlihat dari banyaknya laporan masyarakat. Multazam menyebut hotline posko bisa menerima hingga sekitar 30 panggilan dalam sehari, dengan hampir seluruh pelapor meminta titik kebakaran segera ditangani.
“Laporan di hotline kami itu sehari itu bisa sampai 30 kali call sudah. Dan semua minta ditangani,” ungkapnya.
Kondisi tersebut membuat BPBD harus menentukan skala prioritas karena tidak seluruh laporan dapat ditangani secara bersamaan.
Karena itu, BPBD mendorong keterlibatan masyarakat dan pemerintah di tingkat kecamatan hingga desa. Menurut Multazam, penanganan awal sangat penting sebelum tim utama tiba di lokasi.
“Bencana ini bukan urusan hanya pemerintah, di dalamnya ada urusan masyarakat,” tegasnya.
1.317 Hektare, Tetapi Bisa Lebih Luas
Data BPBD Kotim mencatat luasan lahan terbakar sepanjang 2026 hingga 17 Agustus mencapai 1.317 hektare.
Namun, angka tersebut bukan berarti keseluruhan luasan karhutla yang terjadi di Kotim. Multazam menjelaskan data BPBD merupakan luasan yang dapat didatangi dan ditangani petugas di lapangan.
Sementara validasi keseluruhan luasan kebakaran dilakukan melalui citra satelit oleh Kementerian Kehutanan.
“Yang kami rilis setiap hari itu adalah luasan yang dapat kami datangi dan kami tangani,” jelasnya.
Ia menegaskan angka dari BPBD dan data citra satelit berpotensi berbeda karena metode validasinya tidak sama.
“Bisa terjadi lebih, karena ada kegiatan-kegiatan kebakaran di tempat lain yang tidak dapat kami tangani, dan itu tidak terlapor,” tambahnya.
Dengan demikian, angka 1.317 hektare yang tercatat BPBD perlu dibaca sebagai luasan yang berhasil teridentifikasi dan ditangani di lapangan, bukan angka final seluruh lahan yang terbakar di Kotim.
Di tengah meningkatnya kebutuhan penanganan, anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kotim juga disiapkan sebesar Rp7 miliar, naik dari pagu awal Rp5 miliar setelah ditambahkan Rp2 miliar dalam perubahan anggaran.
Multazam menjelaskan BTT tersebut merupakan anggaran yang disediakan pemerintah kabupaten untuk kebutuhan situasi tanggap darurat.
“Itu dimasukkan di BTT. Jadi kan awalnya kan 5, sama Bupati di perubahan ditambahkanlah BTT itu sebagai cadangan. Jadi 7 totalnya,” katanya.
Namun, ia belum dapat memastikan berapa bagian dari Rp7 miliar tersebut yang nantinya terserap khusus untuk penanganan karhutla. Perhitungan pembiayaan akan terus dilakukan setiap hari sebagai bahan evaluasi pimpinan.
Peralatan Ada yang Rusak, tetapi Masih Diupayakan
Kondisi peralatan juga menjadi tantangan. Beberapa unit mengalami kerusakan, tetapi BPBD berupaya memperbaikinya melalui workshop internal.
“Peralatan memang ada peralatan yang rusak, tetapi kami dengan menggunakan workshop kami dalam dua sampai tiga jam kami bisa bangkitkan lagi,” kata Multazam.
Namun, sebagian peralatan tetap harus dibawa ke bengkel apabila kerusakannya tidak dapat ditangani sendiri. Untuk saat ini, BPBD belum berencana menambah peralatan pemadam menggunakan BTT.
“Ndak. Ndak ada. Kita akan survive di situ,” ujarnya.
BPBD juga mendorong pemerintah kecamatan dan desa untuk mengambil peran lebih besar dalam penanganan kebakaran skala kecil. Menurut Multazam, kecamatan merupakan pihak yang paling dekat dengan lokasi kejadian sehingga diharapkan mampu memberikan respons awal.
Ia menyebut ada camat yang dinilai aktif mengoordinasikan unsur kecamatan, desa, relawan hingga dunia usaha. Namun, ada pula yang dinilai belum mampu melakukan hal serupa.
Karena itu, Bupati Kotim meminta Wakil Bupati menyiapkan surat tegas mengenai keterlibatan pihak kecamatan dalam penanganan karhutla. Harapannya, respons awal dapat dilakukan sedini mungkin sebelum tim BPBD tiba.
“Dan mereka adalah orang-orang yang terdekat di lokasi. Jadi kita berharap fast response-nya dapat, sebelum kami datang,” ujar Multazam.
Di tengah kondisi karhutla yang semakin menguras personel, air, peralatan dan anggaran, penundaan Pawai Pembangunan menjadi gambaran bahwa pemerintah daerah kini harus menempatkan penanganan kebakaran lahan sebagai prioritas.
Dengan 1.317 hektare luasan yang telah tercatat hingga 17 Agustus dan laporan yang terus berdatangan, tantangan terbesar bukan hanya memadamkan api hari ini, tetapi memastikan bara yang tersisa tidak kembali menjadi titik kebakaran baru.(*)
Editor : Ayu Oktaviana