SAMPIT – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendesak pemerintah daerah mempercepat pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) guna memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih membutuhkan dukungan maksimal di lapangan.
Desakan tersebut disampaikan Anggota Banggar DPRD Kotim, M Kurniawan Anwar, yang juga menjabat Sekretaris Komisi II sekaligus Anggota Fraksi PAN dalam Rapat Kompilasi Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (24/8/2026) sore.
Baca Juga: DAD Kotim: Tinggalkan Buka Lahan Cara Bakar, Jangan Berlindung di Balik Tradisi Nenek Moyang
Dalam rapat tersebut, Kurniawan mempertanyakan perkembangan realisasi BTT yang dialokasikan untuk mendukung penanganan kondisi darurat, termasuk karhutla. Berdasarkan penjelasan Pj Sekda Kotim, pencairan anggaran telah terealisasi hingga tahap kedua.
Kurniawan meminta proses pencairan tahap berikutnya tidak berlarut-larut apabila seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi. Menurutnya, kebutuhan di lapangan bersifat mendesak sehingga dukungan anggaran harus bergerak seiring dengan meningkatnya aktivitas penanganan karhutla.
“Kalau memang sudah tahap kedua, kami minta proses berikutnya dipercepat sesuai kebutuhan di lapangan dan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai petugas dan relawan yang berada di garis depan terkendala karena dukungan anggaran terlambat,” ujarnya.
Ia menegaskan, perhatian pemerintah tidak boleh hanya tertuju pada upaya pemadaman api. Kondisi kesehatan dan keselamatan personel yang bekerja di lapangan juga harus menjadi prioritas.
Kurniawan mengungkapkan, sejumlah petugas maupun relawan bahkan harus mendapatkan penanganan di RSUD dr. Murjani Sampit akibat kelelahan serta terlalu banyak terpapar asap selama menjalankan tugas.
Baca Juga: Air Sungai Mentaya Tak Lagi Bisa Dipakai, 3 Desa di Pulau Hanaut Krisis Air Bersih
“Ini menunjukkan bahwa yang kita hadapi bukan persoalan ringan. Petugas dan relawan bekerja berhadapan langsung dengan api dan asap dalam kondisi lapangan yang berat. Keselamatan mereka harus menjadi prioritas,” bebernya.
Karena itu, ia meminta pemanfaatan BTT diarahkan secara menyeluruh untuk mendukung kebutuhan penanganan karhutla. Selain operasional pemadaman, anggaran diharapkan dapat menopang penyediaan alat pelindung diri (APD) sesuai standar, konsumsi petugas, insentif sesuai ketentuan, suplemen, hingga dukungan pelayanan kesehatan bagi personel dan relawan.
Menurutnya, kelengkapan perlindungan menjadi faktor penting agar petugas dapat menjalankan tugas secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan diri.
“Jangan kita tuntut mereka bekerja maksimal kalau perlindungan yang kita berikan belum maksimal. Peralatan pemadaman penting, tetapi orang yang berada di balik peralatan itu jauh lebih penting untuk kita lindungi,” katanya.
Kurniawan juga menyoroti masih ditemukannya petugas dan relawan yang bekerja dengan perlengkapan yang belum sepenuhnya memadai. Kondisi tersebut, menurut dia, perlu segera dievaluasi agar tidak menimbulkan risiko yang lebih besar bagi keselamatan personel di lapangan.
Baca Juga: Dilema BPBD Kotim Ketika Karhutla Meluas: Distribusi Air Bersih atau Pemadaman
Ia berharap pemerintah daerah memastikan setiap anggaran BTT yang telah dicairkan segera disalurkan untuk kebutuhan paling prioritas dan benar-benar memberikan dampak terhadap percepatan penanganan karhutla.
“Karhutla berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan dan aktivitas ekonomi. Selama persyaratannya terpenuhi, percepat pencairan BTT dan pastikan penggunaannya benar-benar melindungi petugas, relawan serta masyarakat yang terdampak,” pungkasnya. (*)
Editor : Ayu Oktaviana