BENCANA banjir bandang dan tanah longsor yang meluluhlantakkan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali menyeret aktivitas pertambangan ke dalam pusaran tudingan.
Ribuan korban jiwa, hunian yang hancur, hingga rusaknya fasilitas publik membuat publik mempertanyakan ulang bagaimana eksploitasi sumber daya alam berkontribusi pada kerusakan lingkungan di Indonesia.
Di tengah gelombang kritik itu, muncul dorongan kuat dari sebagian masyarakat sipil agar pemerintah menerapkan konsep zero mining.
Wacana tersebut kembali mengemuka sebagai jalan pintas menghentikan kerusakan ekologis dengan menonaktifkan seluruh praktik pertambangan di tanah air, baik skala kecil maupun besar.
Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla atau Gus Ulil pun angkat bicara, menyampaikan penolakan tegas terhadap gagasan tersebut.
Menurutnya, menghentikan tambang secara total bukan solusi rasional untuk negara yang masih bertumpu pada sumber daya alam; sebaliknya, persoalan utama justru terletak pada tata kelola dan pengawasan yang belum maksimal.
“Tidak bisa menerima aktivitas penambangan sama sekali, zero mining. Itu menurut saya pandangan yang tidak tepat,” kata Gus Ulil sebagaimana tersiar di media sosial, Kamis (4/12/2025).
Ia menegaskan, hampir seluruh aspek kehidupan modern bergantung pada hasil tambang. Penggunaan listrik hingga alat teknologi turut bergantung pada aktivitas tambang.
“Saya kira kita semua menikmati produk tambang. HP sampean ini kalau nggak ada tambang ya nggak bisa. Energi listrik yang dipakai untuk bekerja, membaca, dan media semua itu butuh energi, dan itu dari tambang,” jelasnya.
Karena itu, Gus Ulil menyebut cara pandang zero mining merupakan konsep yang keliru. Ia menekankan, aktivitas penambangan seharusnya diatur dengan aturan yang tepat.
“Kalau ada orang yang berpandangan zero mining, bagi saya itu goblok. Zero mining sama sekali nggak ada penambangan. Pandangan yang tepat adalah ok mining, tapi diatur dengan regulasi yang benar,” pungkasnya.(*/ram)
Editor : Ayu Oktaviana