KALTENGPOS.JAWAPOS.COM-Rencana pengadaan puluhan ribu sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) tak luput dari perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi.
Lembaga antirasuah itu menilai sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi titik rawan praktik korupsi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan pihaknya mencermati proses tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan.
Baca Juga: Mengaku Kecolongan, Menkeu Purbaya Hentikan Lanjutan Pengadaan Motor Listrik BGN
“Tentu KPK memberikan perhatian soal itu,” ujar Budi kepada jurnalis di Jakarta, mengutip Times Indonesia, Selasa (14/4/2026).
Ia mengingatkan bahwa potensi penyimpangan tidak hanya terjadi saat pelaksanaan proyek, tetapi bisa muncul sejak tahap awal, termasuk perencanaan hingga pelaporan akhir.
“Mulai dari proses awal, perencanaannya apakah sudah dilakukan analisis kebutuhan, sehingga berujung pada spesifikasi kendaraan yang dibutuhkan?” ujarnya.
Selain itu, KPK juga menilai pentingnya memastikan kebutuhan pengadaan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal ini menyangkut pemerataan serta kesesuaian spesifikasi kendaraan dengan wilayah yang akan menerima.
“Apakah kebutuhan itu merata? Artinya, kendaraan dengan spesifikasi demikian memang dibutuhkan di semua lokasi atau seperti apa?” tambahnya.
Baca Juga: BGN Gelongorkan Rp113 Miliar untuk Jasa Event Organizer
Terkait perusahaan yang disebut sebagai pemenang tender, yakni PT Yasa Artha Trimanunggal, Budi menekankan bahwa proses penunjukan harus dilihat secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dalam konteks pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, tentu harus dilihat mengapa vendor tersebut yang menang. Pasti ada argumentasi dalam proses tersebut yang harus bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa program pengadaan kendaraan listrik tersebut menggunakan anggaran tahun sebelumnya dan belum sepenuhnya didistribusikan kepada kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Baca Juga: Inilah Daftar SPPG di Kalteng yang Disetop Operasionalnya oleh BGN Pada April 2026 Ini
Ia menyebut sebagian besar unit sudah terealisasi dari total rencana yang disiapkan. Program ini, lanjutnya, ditujukan untuk menunjang mobilitas petugas di wilayah dengan akses transportasi terbatas, khususnya dalam mendukung distribusi program Makan Bergizi Gratis. (*)
Editor : Ayu Oktaviana