KALTENGPOS.JAWAPOS.COM – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap dampak nyata dari rumitnya birokrasi perizinan di Indonesia. Salah satunya menyangkut pasokan gas untuk rumah sakit yang sempat terganggu hanya karena persoalan administrasi.
Hal itu disampaikan Prabowo saat pidato dalam acara penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di Kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026).
Presiden mengaku memantau langsung persoalan impor gas untuk kebutuhan rumah sakit yang tersendat akibat proses perizinan.
“Saya monitor masalah impor gas untuk rumah sakit. Dipersoalkan ini itu, akhirnya suplai gas kita sangat tipis untuk rumah sakit. Hanya soal izin-izin,” ujarnya.
Prabowo menilai birokrasi yang terlalu panjang tidak hanya menghambat investasi, tetapi juga bisa berdampak langsung pada pelayanan publik dan keselamatan masyarakat.
Ia menyebut kondisi tersebut tidak boleh terus terjadi, terutama untuk kebutuhan vital seperti sektor kesehatan.
Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali menegaskan perlunya deregulasi besar-besaran di Indonesia. Menurutnya, pemerintah harus bergerak cepat memangkas aturan yang dinilai menghambat.
“Regulasi sederhanakan. Jangan persulit,” tegasnya.
Presiden juga membandingkan proses perizinan di Indonesia dengan negara lain yang dinilai jauh lebih cepat dan efisien.
“Kalau mereka bisa keluarkan izin dua minggu, kenapa kita dua tahun?” katanya. (*)
Editor : Agus Pramono