KALTENGPOS.JAWAPOS.COM — Gambaran kemiskinan Indonesia pada 2026 terlihat jauh berbeda jika pengukurannya menggunakan standar negara berpendapatan menengah atas. Bank Dunia memproyeksikan 64,2 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan dengan acuan tersebut.
Mengutip Jawa Pos, Sabtu (5/9/2026), jumlah itu setara sekitar 183,6 juta orang. Angka tersebut dihitung dari batas pengeluaran USD 8,30 per orang per hari berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) 2021, atau sekitar Rp4,39 juta per kapita per bulan.
Proyeksi tersebut tercantum dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2026. Meski jumlah penduduk yang masuk kategori miskin masih sangat besar, persentasenya menurun dibandingkan 2025 yang berada di level 65,2 persen dengan standar yang sama.
Bank Dunia juga menggunakan garis kemiskinan yang lebih rendah untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan ambang USD 4,20 per kapita per hari berdasarkan PPP 2021, jumlah penduduk yang tergolong miskin mencapai 46,9 juta jiwa.
Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan berdasarkan batas tersebut tercatat 16,4 persen. Angka itu turun 3,4 poin persentase dibandingkan periode sebelumnya.
Penurunan tersebut antara lain dikaitkan dengan kebijakan stimulus pemerintah yang membantu menjaga konsumsi rumah tangga berpendapatan rendah. Perbaikan pendapatan pekerja dengan tingkat keahlian rendah juga memberikan dorongan.
Bank Dunia mencatat upah pada kelompok pekerja tersebut tumbuh sekitar 6 persen secara tahunan hingga Februari 2025. Kondisi itu turut menopang perbaikan tingkat kemiskinan yang diukur menggunakan garis USD 4,20.
Sementara itu, jika menggunakan garis kemiskinan internasional yang lebih rendah, yakni USD 3 per kapita per hari berdasarkan PPP 2021, proporsi penduduk miskin Indonesia diproyeksikan sebesar 3,6 persen pada 2026.
Persentase tersebut juga menunjukkan perbaikan dari 2025 yang tercatat 4 persen.
Dari sisi ekonomi, Indonesia mencatat pertumbuhan 5,1 persen pada 2025. Kinerja tersebut didukung peningkatan investasi dan ekspor, termasuk pengiriman produk manufaktur lebih awal serta menguatnya permintaan komoditas di pasar global.
Namun, konsumsi rumah tangga tidak tumbuh secepat tahun sebelumnya. Pertumbuhannya turun menjadi 4,7 persen pada 2025 dari 5,3 persen pada 2024, meski pemerintah memberikan stimulus fiskal yang setara 0,5 persen terhadap produk domestik bruto.
Pertumbuhan ekonomi juga ditopang sektor jasa dan pertanian, dengan kelapa sawit menjadi salah satu komoditas yang berkontribusi.
Memasuki 2026, tekanan eksternal dan domestik mulai memengaruhi perekonomian.
Konflik di Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan, sementara inflasi hingga Maret meningkat menjadi 3,5 persen dan berada di batas atas sasaran Bank Indonesia.
Kenaikan inflasi tersebut antara lain dipengaruhi berakhirnya pemberian subsidi listrik sementara, penyesuaian tarif air, serta meningkatnya harga sejumlah bahan pangan.
Inflasi pangan sendiri tercatat 3,3 persen. Bank Dunia mengaitkan kenaikan tersebut dengan kondisi cuaca yang kurang mendukung produksi serta meningkatnya permintaan pangan seiring pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). (*)
Editor : Ayu Oktaviana