KALTENGPOS.JAWAPOS.COM – Presiden Prabowo Subianto mengaku terkejut dengan laporan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia.
Pasalnya, ia semula memperkirakan luas lahan yang masih terbakar di enam provinsi mencapai puluhan hingga ratusan ribu hektare.
Baca Juga: Presiden Prabowo Minta Karhutla di Taman Nasional Tanjung Puting Dituntaskan
Namun, laporan terbaru Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto menyebut luas lahan yang masih dalam proses pemadaman per 12 Oktober 2026 tersisa 639,23 hektare.
“Tadinya saya mengira masih ratusan ribu, masih puluhan ribu. Ternyata sudah jauh, ya. Dari ratusan ribu beberapa minggu lalu, kita sekarang di bawah seribu,” ujar Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan Karhutla secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Sebelum menanggapi laporan tersebut, Prabowo terlebih dahulu meminta konfirmasi kepada Kepala BNPB Suharyanto mengenai luas lahan yang masih harus dipadamkan.
“Saya mau rekonfirmasi, ya. Jadi kondisi sekarang total di enam provinsi yang masih harus dipadamkan, berarti masih terbakar, adalah 639,23 hektare. Apa benar itu?” tanya Prabowo.
“Betul, Bapak Presiden,” jawab Suharyanto.
Dalam laporannya, Suharyanto menyebut enam provinsi yang menjadi wilayah prioritas penanganan karhutla, yakni Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Dari wilayah tersebut, Kalimantan Tengah mencatat luasan kebakaran terbesar.
Kebakaran baru di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan, menjadi salah satu perhatian. BNPB melaporkan luas lahan yang terbakar di kawasan tersebut mencapai 513,89 hektare.
Meski luas lahan yang masih ditangani telah turun dibandingkan beberapa pekan sebelumnya, Prabowo meminta upaya penanganan tetap diperkuat. Ia juga menyinggung kebutuhan penambahan polisi hutan untuk menjaga kawasan hutan Indonesia.
Prabowo meminta agar usulan kebutuhan 70.000 polisi hutan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). Ia juga menyoroti jumlah polisi hutan di Kementerian Kehutanan yang disebut dalam rapat hanya sekitar 20.000 orang.
“Kalau memang saya minta 70.000 polisi hutan, itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita,” tegasnya.
Baca Juga: Gelap di Tengah Asap: Kalimantan Tengah Menagih Keandalan Listrik
Ia turut meminta Kapolri membantu pelatihan polisi hutan apabila diperlukan, termasuk dengan dukungan kepolisian atau TNI.
Penanganan karhutla di Kalimantan Tengah masih menghadapi kendala akibat jarak pandang yang rendah. Kondisi tersebut membuat operasi udara, termasuk helikopter water bombing dan operasi modifikasi cuaca, belum dapat dilakukan secara optimal.
Karena itu, pemadaman di Kalimantan Tengah masih bertumpu pada operasi darat, disertai penambahan personel dan peralatan. Pemerintah menyatakan akan terus mengerahkan sumber daya untuk menuntaskan kebakaran yang tersisa. (*)
Editor : Ayu Oktaviana