PALANGKA RAYA – Program unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng), Kartu Huma Betang, dipastikan akan dijalankan pada tahun 2026 meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami penyesuaian.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran saat diwawancarai usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data Desa Wilayah Timur Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (29/10/2025).
Agustiar menegaskan bahwa tidak ada program prioritas yang dihapus atau dikurangi akibat efisiensi anggaran.
Ia memastikan seluruh program sosial, termasuk Kartu Huma Betang, tetap berjalan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.
“Program-program tetap jalan. Kartu Huma Betang juga dipastikan tetap berlaku pada tahun 2026,” tegasnya.
Meski terdapat efisiensi dalam beberapa pos anggaran seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor, hingga biaya operasional, pemerintah provinsi tetap berkomitmen menjaga layanan publik agar tidak terganggu.
Menurut Agustiar, langkah efisiensi justru menjadi momentum untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam mengelola keuangan daerah.
“Walaupun ada penyesuaian, kami tetap berinovasi dan kreatifmengoptimalkan pendapatan asli daerah agar pembangunan bisaterus berjalan,” ujarnya.
Ia berharap, keberlanjutan program Kartu Huma Betang dapatsemakin memperkuat komitmen Pemprov Kalteng dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat menuju Kalteng Berkah, Maju, dan Sejahtera.
Penghematan anggaran
Ia menjelaskan, berbagai pos pengeluaran seperti tunjangan, kegiatan rapat di hotel, hingga pengadaan alat tulis kantor akan dievaluasi kembali.
"Rapat-rapat di kantor saja, jangan di hotel. Ini musim digital, ngapain lagi alat tulis kantor banyak, atau perjalanan dinas yang tidak perlu,” tegasnya.
Agustiar juga menekankan pembatasan perjalanan dinas yang dapat digantikan dengan koordinasi secara daring.
Bahkan dirinya mengajak masyarakat untuk sama-sama mengawasi apabila ada dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng apabila ada yang menggelar rapat di hotel.
“Sekarang musim digital, ngapain perjalanan dinas. Kalau ada dinas rapat di hotel, lapor ya,” katanya menambahkan.
Langkah penghematan ini diambil untuk memastikan penggunaan anggaran daerah lebih tepat sasaran, terutama dalam mendukung program prioritas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, efisiensi bukan berarti mengurangi kinerja, melainkan menata kembali pola belanja agar lebih efektif.
“Dengan efisiensi, kita ingin menjaga stabilitas fiskal daerah dan memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Gubernur. (*rif/ram)
