PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan adanya pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 30 persen pada tahun anggaran 2026.
Kebijakan ini dikonfirmasi langsung oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, saat ditemui usai mengikuti rapat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Selasa (18/11/2025).
Leonard menjawab tegas saat ditanya terkait isu pemotongan TPP yang beredar di kalangan ASN sejak beberapa hari terakhir. “Saya pastikan benar, itu 30 persen,” ujarnya.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil menyusul penurunan nilai APBD Kalteng 2026 yang sudah disepakati bersama DPRD.
Pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian belanja agar pembangunan tetap berjalan dan pelayanan publik tidak terganggu. Leonard menegaskan bahwa keputusan ini bukan sekadar kebijakan fiskal, tetapi juga bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi keuangan daerah.
“Artinya kita juga prihatin terhadap situasi itu. Masa dana itu turun, ASN juga nggak merasakan,” kata Leonard. Ia menekankan bahwa kebijakan pemotongan ini diterapkan secara merata untuk semua golongan ASN tanpa pengecualian.
Leonard juga menyampaikan bahwa Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran telah memberikan teladan dengan mewakafkan hak-hak tertentu demi memastikan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat.
“Pak Gubernur sudah mewakafkan untuk dibelanjakan kepada masyarakat,” katanya.
Di balik kebijakan yang mungkin terasa berat bagi ASN, Leonard mengajak seluruh pegawai pemerintah untuk melihat sisi positifnya.
Menurutnya, keputusan ini perlu diapresiasi karena ASN ikut berkontribusi membantu stabilitas keuangan daerah pada masa penyesuaian.
“Tapi harus diapresiasi dong. Kami saja mau, ini untuk kita semua,” tegasnya.
Ia memastikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga keberlangsungan program prioritas dan pelayanan publik, meskipun beberapa penyesuaian anggaran harus dilakukan.
Leonard berharap ASN tetap profesional, solid, dan memahami langkah strategis pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah. (zia/ram)
Editor : Ayu Oktaviana