PALANGKA RAYA—Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Pemprov Kalteng mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak lengah terhadap potensi kenaikan permintaan yang sering terjadi pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional.
Peringatan itu disampaikan Gubernur H. Agustiar Sabran melalui Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, Herson B. Aden, dalam Rapat Koordinasi HBKN di Aula Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, Kamis (27/11/2025).
Dalam arahannya, Herson mengawali dengan menggambarkan suasana setiap memasuki Desember, ketika masyarakat menyambut hari besar dengan sukacita dan tradisi berkumpul bersama keluarga.
Namun suasana penuh berkah itu selalu disertai meningkatnya permintaan terhadap berbagai komoditas pangan.
Polanya berulang setiap tahun, variasi hidangan makin beragam, konsumsi meningkat, dan dampaknya terasa pada pergerakan harga bahan pokok tertentu.
Karena itu, ia menegaskan perlunya kewaspadaan dan sinergi lintas sektor untuk menahan laju inflasi agar tidak melonjak.
Herson menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi bersama seluruh kabupaten dan kota terus berupaya menjaga stabilitas harga, terutama beras sebagai komoditas paling strategis.
Ia menjelaskan bahwa Gubernur selalu memberi perhatian khusus pada ketersediaan beras murah untuk masyarakat, termasuk melalui penyaluran bantuan pangan yang didukung pemerintah pusat. Bantuan tersebut baru saja didistribusikan kembali, mencapai sekitar 70 hingga 95 ton.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lengah. Tantangan distribusi antarwilayah dan ketergantungan pasokan dari luar daerah tetap menjadi faktor yang harus diantisipasi sejak awal. Karena itu, gubernur meminta semua instansi terkait untuk turun ke pasar dan sentra produksi memastikan ketersediaan stok. Setiap daerah diminta melaporkan perkembangan harga dan hambatan logistik agar penanganan tidak terlambat dan tidak menunggu hingga inflasi melonjak pada akhir tahun.
Gubernur juga mendorong percepatan operasi pasar dan pasar murah. Pemerintah Provinsi masih memiliki sisa sekitar 160 ribu paket yang setara 800 ton beras yang akan disalurkan hingga Desember.
Program ini memungkinkan masyarakat menebus paket pangan dengan harga Rp15 ribu, sehingga sangat membantu kelompok rentan.
Selain itu, Gubernur melalu Asisten II juga mengingatkan pentingnya pengelolaan APBD secara efektif untuk pengendalian inflasi, terutama karena tahun 2026 diproyeksikan terjadi penurunan anggaran yang berdampak langsung pada belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat.
Distribusi pangan juga diminta dijaga tanpa hambatan, dengan pengawasan ketat di pasar-pasar rakyat. Koordinasi dengan Bulog, Satgas Pangan, dan aparat penegak hukum diperlukan untuk mencegah gangguan pasokan maupun praktik penimbunan.
Herson turut menyampaikan pesan gubernur kepada pelaku usaha agar tidak menaikkan harga secara tidak wajar dan tidak menimbun barang.
Penimbunan dengan motif spekulasi akan ditindak tegas. Pelaku usaha juga diminta memastikan kelancaran distribusi dan ikut mendukung pasar murah di daerah.
Pemerintah berharap jaringan Koperasi Merah Putih serta penerapan penuh skema MBG dapat menjadi jalur distribusi yang memperkuat akses pangan bagi masyarakat.
Menutup penyampaian sambutannya, Herson berharap agar seluruh upaya bersama ini dapat menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan menjelang libur akhir tahun.
“Semoga sinergi ini membawa kebaikan bagi Kalimantan Tengah yang Berkah, Maju, dan Bermartabat,” ujarnya.
Disperindag Awasi Potensi Penimbunan
Di sisi lain, sikap tegas itu sejalan dengan yang disampaikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kalteng.
Kepala Disperindag, Norhani, S.Sos., M.AP, mengatakan bahwa pihaknya terus menelusuri kondisi stok dan pergerakan harga di lapangan. Menanggapi kekhawatiran publik soal potensi penimbunan barang pokok oleh pedagang, ia menegaskan bahwa mekanisme penindakan sudah sangat jelas.
“Kalau benar terbukti menimbun, ada tindakan dari pihak berwenang. Namun yang paling penting, kita cek dulu apakah barang tersedia dan bagaimana kondisi di pasar,” ujarnya.
Norhani menambahkan bahwa pengawasan stok dan harga tidak berhenti pada rak-rak pasar saja. Tim pengendali inflasi daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk membaca potensi gangguan sejak dini. Pemantauan intensif ini akan berlangsung hingga akhir Desember, termasuk analisis penyebab apabila muncul lonjakan harga.
“Kalau nanti ada lonjakan, kita lihat di mana sumbernya. Pengawasan terus berjalan, dan koordinasi dengan daerah sangat diperlukan,” tambahnya.
Di sisi lain, muncul pula pertanyaan mengenai kemungkinan terganggunya pasokan pangan akibat aktivitas perusahaan perkebunan MBG yang disebut menyerap bahan pangan dalam jumlah besar. Kekhawatiran itu dibantah oleh Norhani.
“Enggak terganggu, tetap jalan,” tandasnya. (ovi/ala)
Editor : Ayu Oktaviana