PALANGKA RAYA - Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Muhajirin menilai apabila Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dipotong senilai 30 persen dari yang seharusnya didapatkan akan sangat berdampak pada kehidupan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Ya di lain pihak, intinya pendapatan kita sangat jauh menurun sekali. Saya kira tidak akan berlangsung lama. Kalau ekonomi kita stabil, insya Allah itu akan dikembalikan oleh pemerintah daerah,” katanya, Selasa (2/12/2025).
Muhajirin mengatakan kebijakan tersebut cukup bisa dipahami mengingat kondisi keuangan daerah saat ini sedang dilanda efesiensi, untuk membantu keuangan daerah Pemprov Kalteng memperhitungkan anggaran untuk menjaga kestabilan ekonomi.
“Saya kira ya bagaimana pun juga memaklumilah, perhitungan pemerintah itu kan sangat minim. Di lain pihak, anggaplah ASN itu berkorban untuk membantu pemerintah mengatasi kesulitan dalam pembiayaan,” ujarnya.
Saat ditanyai laporan dari ASN mengeluhkan hal tersebut ke dewan, Muhajirin menuturkan masih belum terdengar.
Di lain sisi, ia menyayangkan potongan tersebut karena dampak kebijakan tersebut akan sangat dirasakan bagi ASN yang memiliki kebutuhan dan kepentingan lain.
“Tetapi jangankan itu, kita sudah pernah lah jadi pegawai negeri seperti saya, sedikit saja pemotongan apalagi sampai 30 persen itu sangat terasa sekali dampaknya. Setiap bulan sudah ada diperhitungkan untuk pembayaran apa saja,” tuturnya.
Pilihan lain menurutnya, dengan menambah pemasukan seperti usaha sampingan untuk menutupi kebolongan ekonomi di masa seperti saat ini.
“Dampaknya cukup besar. Mereka akan memperhitungkan ulang lagi pendapatan mereka atau mereka sendiri menambah jam bekerja untuk mencari sampingan. Biasanya begitu,” terangnya. (*afa/ans)
Editor : Ayu Oktaviana