PALANGKA RAYA-Pembayaran digital bukan lagi sekadar gaya hidup. Dari kafe hingga pusat layanan publik dari parkir hingga pariwisata, kini sistem transaksi non-tunai berbasis QR Code Indonesian Standard (QRIS) menjadi pilihan utama masyarakat.
Di Kalteng, pertumbuhan pemanfaatan QRIS bahkan sudah melampaui ekspektasi.
Dalam diskusi di ruang redaksi Kalteng Pos, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalteng Yuliansah Andrias dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya Emi Abriyani memaparkan bagaimana QRIS tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga membuka jalan untuk transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rabu (3/12/2025).
Yuliansah memulai dengan menjelaskan definisi QRIS, sambil meluruskan perdebatan kecil di masyarakat yang sering menyebutnya “KRIS” atau “QRIS”. “QRIS itu Quick Response Indonesian Standard. Intinya alat untuk pembayaran digital berbasis QR,” jelasnya.
Di Kalteng, penggunaan QRIS melonjak tajam. BI mencatat sejak Januari hingga Agustus 2025 terdapat 16,5 juta transaksi dengan lebih dari 400 ribu merchant terdaftar.
“Ini sudah jadi tren. Bahkan di warung kopi anak-anak muda pun, QRIS sudah seperti kebutuhan wajib,” tuturnya.
Menurutnya, manfaat QRIS jauh lebih luas dari sekadar memudahkan pembayaran. Terhindar dari risiko uang palsu, transaksi yang lebih akurat tanpa repot kembalian, hingga efisiensi pelayanan menjadi beberapa keunggulannya. Meski berkembang pesat, Yuliansah mengakui masih ada tiga tantangan besar di Kalteng.
“Pertama, mindset masyarakat yang masih cash minded. Kedua, jaringan internet di daerah luar Kota Palangka Raya. Ketiga, literasi digital yang belum merata,” ungkapnya.
Beberapa daerah disebutnya masih rawan blank-spot, terutama wilayah pinggiran dan perbatasan. Karena itu, BI terus menggandeng pemerintah daerah, dunia pendidikan hingga perbankan untuk memperluas edukasi dan percepatan digitalisasi.
Sebagai instansi yang mengelola pendapatan daerah, Bapenda Palangka Raya merasakan langsung dampak positif QRIS.
Emi Abriyani menegaskan, digitalisasi pembayaran membantu mempercepat proses administrasi sekaligus meningkatkan akuntabilitas.
“QRIS sangat membantu. Pembayaran pajak, retribusi hingga sewa layanan daerah menjadi lebih mudah dan transparan,” jelas Emi.
Ia memberi contoh konkret potensi kebocoran yang terjadi pada pembayaran manual.
“Ada pelaku usaha yang bilang, pembayaran tunai bisa diselewengkan lewat nota yang bisa disembunyikan. Dengan QRIS, pelaku usaha aman, pemerintah aman dan masyarakat pun yakin uangnya tersampaikan dengan benar,” katanya.
QRIS kini sudah diterapkan di sektor pariwisata seperti Kereng Bengkirai, parkir, sejumlah layanan unit pemerintah, hingga UMKM di seluruh kota. Ke depan, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) direncanakan menggunakan QRIS dinamis sehingga masyarakat tidak perlu lagi antre di loket.
Bapenda mengakui tantangan yang dihadapi hampir sama dengan yang disebut BI: jaringan internet dan literasi digital.
“Di beberapa wilayah seperti Rakumpit atau Tangkiling, sinyal masih hilang-timbul. Selain itu, masyarakat yang terbiasa membawa dompet tebal merasa kurang nyaman kalau tidak pegang uang tunai,” ujar Emi.
Ia juga menyebut sebagian masyarakat khawatir saldo hilang atau takut tertipu, padahal QRIS memiliki bukti transaksi yang selalu bisa dicek ulang.
Sinergi BI dan Pemkot Palangka Raya dijalankan melalui TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah), yang aktif mendorong implementasi pembayaran non-tunai di seluruh sektor layanan publik.
Yuliansah menegaskan, sistem digital bukan hanya untuk penerimaan, tetapi juga bisa diterapkan untuk belanja daerah.
“Yang penting kanalnya tersedia dan masyarakat memanfaatkannya. Kadang ketakutan muncul hanya karena belum pernah mencoba,” katanya.
Emi menambahkan, tim TP2DD rutin melakukan sosialisasi ke pelaku usaha hingga masyarakat.
“Kami keliling mengecek pembayaran digital. Memang kami dorong agar pelaku usaha lebih memilih QRIS karena keuntungannya banyak sekali,” tuturnya.
Ke depan, Pemkot Palangka Raya menargetkan layanan pembayaran daerah semakin mengarah ke non-tunai. “Praktis, aman dan akuntabel. Itu tiga manfaat utama jangka panjang QRIS untuk PAD dan pelayanan masyarakat,” ucap Emi.
Tidak hanya untuk transaksi ekonomi, QRIS kini juga menjadi sarana solidaritas sosial. BI bahkan pernah menggunakannya untuk penggalangan donasi bantuan bencana.
“Kalau dulu pakai amplop coklat, sekarang donasi bisa langsung lewat QRIS. Lebih cepat dan transparan,” kata Yuliansah.
Ada Fitur Terbaru dari QRIS
Ia juga mengungkap fitur terbaru QRIS, yaitu NFC (Near Field Communication), cukup dengan mendekatkan ponsel ke mesin EDC tanpa scan. Kini, QRIS bahkan sudah bisa digunakan di berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, dan sedang disiapkan untuk Arab Saudi khususnya untuk memudahkan jemaah haji dan umrah.
Menutup diskusi, Yuliansah dan Emi sama-sama mengajak masyarakat untuk tidak ragu memanfaatkan QRIS. “QRIS sudah jadi bagian dari gaya hidup digital. Aman, cepat, dan transparan. Yuk mulai biasakan pakai,” ajak Yuliansah.
Emi menambahkan, “Ini bukan sekadar tren. Ini memudahkan hidup kita, melindungi pelaku usaha, dan membantu pemerintah meningkatkan pelayanan. Jadi mari bersama memperluas penggunaannya,” pungkasnya. (*afa/ala)
Editor : Ayu Oktaviana