PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memperketat kebijakan efisiensi anggaran dengan memangkas sejumlah pos belanja nonprioritas.
Seperti perjalanan dinas, pertemuan di hotel, honorarium tambahan, serta pengadaan alat tulis kantor dan belanja seremonial.
Kebijakan tersebut ditegaskan Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran saat bertemu insan pers di Halaman Istana Isen Mulang, Sabtu (31/1/2026).
Gubernur menegaskan bahwa langkah efisiensi dilakukan untuk menekan pemborosan dan memastikan anggaran digunakan secara lebih efektif, tanpa mengganggu program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
"Pengeluaran yang tidak perlu pasti kami evaluasi. Perjalanan dinas, honor-honor, ATK, dan belanja yang mubazir akan dikurangi,” ujar Agustiar.
Ia menekankan bahwa efisiensi tidak akan berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Di bidang pendidikan, Pemprov Kalteng memastikan program sekolah gratis, kuliah gratis, serta inisiatif “Satu Rumah Satu Sarjana” tetap berjalan sesuai komitmen.
“Pendidikan tetap jalan. Program satu rumah satu sarjana tidak kami kurangi,” katanya.
Sementara di sektor kesehatan, pemerintah tetap menjamin layanan pengobatan gratis bagi masyarakat Kalteng, termasuk untuk penyakit berbiaya tinggi seperti jantung, stroke, dan cuci darah, khusus bagi warga yang memenuhi kriteria penerima manfaat.
“Selama masyarakat Kalteng berobat di Kalteng dan berhak menerima, tetap gratis,” tegas Gubernur.
Agustiar juga menyampaikan bahwa dirinya menerapkan prinsip efisiensi secara pribadi sebagai bentuk keteladanan dalam pengelolaan anggaran daerah.
"Saya sendiri tidak menggunakan fasilitas yang tidak perlu. Program kami tidak ingin ada pemborosan,” ujarnya.
Baca Juga: Kartu Huma Betang Sejahtera yang Lama Tidak Berlaku, Plt Sekda: Itu Hanya Contoh
Ia menambahkan bahwa kebijakan efisiensi akan terus dievaluasi seiring dengan pelaksanaan pembangunan daerah, agar setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Gubernur turut mengajak media dan masyarakat untuk mengawal jalannya kebijakan efisiensi tersebut serta memberikan kritik yang membangun jika ditemukan penggunaan anggaran yang tidak tepat.
“Kalau ada kekeliruan, silakan dikritik. Kami terbuka terhadap kritik yang membangun,” katanya. (ovi/ram)
Editor : Ayu Oktaviana