PALANGKA RAYA – Persiapan keberangkatan jemaah haji tahun 2026 di Kalteng terus dimatangkan. Berbagai tahapan penting telah dilaksanakan di daerah, mulai dari manasik hingga pembekalan petugas, guna memastikan jemaah siap secara fisik, mental, dan spiritual sebelum berangkat ke Tanah Suci.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalteng H. Hasan Basri menyampaikan bahwa sejumlah persiapan di tingkat daerah telah rampung.
Di antaranya pelaksanaan manasik haji tingkat kabupaten/kota dan kecamatan, pembekalan tugas bagi ketua regu (Karu) dan ketua rombongan (Karom), serta distribusi buku manasik haji dan umrah kepada para calon jemaah.
“Persiapan di daerah pada prinsipnya sudah berjalan dengan baik. Jemaah sudah mendapatkan pembekalan manasik baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, termasuk juga pembekalan bagi Karu dan Karom agar dapat mendampingi jemaah secara optimal,” ujarnya, Rabu (25/3/2026).
Selain itu, sejumlah proses juga masih berlangsung dan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Di antaranya adalah pengurusan visa jemaah haji serta distribusi perlengkapan seperti tas dan koper yang saat ini sedang dalam tahap penyaluran ke daerah.
“Untuk yang masih berjalan, saat ini proses permintaan visa oleh pusat sedang berlangsung. Selain itu, distribusi tas dan koper juga sedang dalam proses pengiriman ke daerah,” tambahnya.
Meskipun demikian, kekhawatiran terkait dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya isu konflik yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel juga masih menjadi perhatian.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah, kata Hasan memastikan bahwa kondisi tersebut menjadi perhatian serius, namun tidak serta-merta mengganggu penyelenggaraan ibadah haji.
"Pemerintah Republik Indonesia menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan kebijakan," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto sangat jelas, yakni memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah.
“Perintah Presiden sangat jelas, yaitu memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Keselamatan jemaah haji harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan langkah yang kita ambil,” ujar Dahnil di Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah yang saat ini dinilai cukup dinamis. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan haji tahun ini.
“Situasi di Timur Tengah saat ini sangat dinamis dan tentu menjadi salah satu pertimbangan penting. Karena itu, kami diminta untuk menyiapkan berbagai skenario secara seksama dan memastikan seluruh langkah mitigasi risiko telah dipersiapkan dengan baik,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario dan strategi mitigasi risiko untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Seluruh skenario tersebut nantinya akan dibahas secara komprehensif bersama DPR sebagai bagian dari mekanisme pengambilan keputusan.
“Kami sedang menyiapkan berbagai skenario dan langkah mitigasi risiko secara komprehensif. Semua skenario harus disiapkan dengan cermat agar pemerintah memiliki kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan,” pungkasnya. (zia)
Editor : Ayu Oktaviana