PALANGKA RAYA-Pemerintah Kota Palangka Raya menerima audiensi dari Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kalimantan Tengah terkait penutupan sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Selasa (14/4/2026).
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin melalui Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini menyampaikan pemerintah telah memaparkan secara rinci kronologi serta langkah-langkah penanganan yang dilakukan terhadap persoalan tersebut.
Ia menegaskan pengawasan terhadap operasional SPPG telah dilakukan sejak awal, khususnya berkaitan dengan aspek lingkungan.
“Kami bersama Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pemantauan dan pembinaan terkait pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan air limbah dan sampah di setiap dapur MBG,” ujarnya.
Menurut Zaini, sejak diterbitkannya izin operasional, pengelola SPPG telah menerima sejumlah rekomendasi teknis yang wajib dipenuhi.
Rekomendasi tersebut juga menjadi acuan dalam proses verifikasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pengawasan operasional di lapangan.
“Rekomendasi tersebut juga menjadi bahan verifikasi bagi tim Badan Gizi Nasional dalam melakukan pengawasan operasional SPPG,” katanya.
Ia menjelaskan, penghentian sementara operasional dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan, terutama bagi dapur yang belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan, termasuk terkait instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
“Penghentian ini bersifat sementara sampai ada perbaikan dari pihak pengelola sesuai dengan standar yang ditetapkan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Zaini menyebutkan bahwa pihak BGN melalui koordinator wilayah juga telah melakukan berbagai upaya pembinaan guna memastikan operasional SPPG berjalan sesuai ketentuan.
Orang nomor dua di Kota Cantik ini berharap, melalui langkah pengawasan dan pembinaan yang dilakukan, operasional SPPG ke depan dapat berjalan optimal sekaligus memenuhi standar lingkungan dan kesehatan yang telah ditetapkan.(*)
Editor : Ayu Oktaviana