PALANGKA RAYA–Harapan jutaan guru honorer untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih menghadapi tantangan.
Hingga kini, usulan formasi yang diajukan pemerintah daerah ke pemerintah pusat, disebut belum mendekati target satu juta guru yang sebelumnya diwacanakan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohanes Freddy Ering, mengaku baru mengetahui perkembangan terbaru, terkait belum terpenuhinya usulan tersebut. Ia menilai persoalan ini perlu segera mendapat perhatian serius dari pihak terkait.
“Ya, kebetulan informasi ini saya baru dengar juga. Nanti coba kita usulkan untuk dengar pendapat dengan badan kepegawaian,” ujarnya.
Freddy menyebut, dalam waktu dekat akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama instansi teknis, khususnya Badan Kepegawaian, guna mendapatkan kejelasan data dan perencanaan formasi guru ke depan. Ia menegaskan, persoalan ini menyangkut kebutuhan dasar sektor pendidikan yang tidak bisa ditunda.
“Iya karena ini penting dan serius menyangkut hak para tenaga pendidik juga. Kita usulkan itu RDP,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia berharap, RDP dapat segera dilaksanakan dalam waktu dekat mengingat urgensi persoalan tersebut. Dengan adanya forum tersebut, diharapkan dapat diperoleh solusi konkret serta langkah strategis, untuk memperjuangkan nasib para guru honorer.
“Mungkin ada dalam kurun waktu terdekat ini, Pak? Saya kira secepatnya lah, bagian yang perlu urgen untuk di-RDP-kan,” pungkasnya.(*)
Editor : Ayu Oktaviana