PALANGKA RAYA-Kondisi infrastruktur jalan nasional di Kalimantan Tengah masih menghadapi tantangan. Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Tengah mencatat dari total 2.094 kilometer jalan nasional yang ada di wilayah tersebut, sekitar 185 kilometer di antaranya masih berupa jalan tanah dan belum beraspal.
Selain itu, masih terdapat ruas jalan terputus atau missing link sepanjang sekitar 90 kilometer yang juga memerlukan penanganan lanjutan.
Baca Juga: Jalan Rusak di Katingan Hulu Picu Amarah Warga, Pemerintah Dideadline 2x24 Jam, Berikut Ancamannya
Pemerintah memastikan perbaikan terus dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia.
Kepala BPJN Kalimantan Tengah Robert Himawan Hamiseno mengatakan, secara persentase sekitar 10 persen jalan nasional di provinsi ini memang masih berupa jalan tanah. Menurutnya, kendala utama dalam percepatan penanganan jalan masih berkaitan dengan keterbatasan dana pembangunan.
“Secara persentase sekitar 10 persen memang masih berupa jalan tanah. Kendalanya tetap pada anggaran,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
“Kendalanya memang pada anggaran. Kalau dihitung secara kasar, kebutuhan bisa mendekati Rp1 triliun untuk penanganan keseluruhan,”tambahnya.
Prioritaskan MBG dan Ketahanan Pangan
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat saat ini tengah memprioritaskan sejumlah program nasional, seperti ketahanan pangan, makan bergizi gratis, hingga pengelolaan sumber daya air, yang turut mempengaruhi alokasi anggaran infrastruktur jalan.
Meski demikian, BPJN Kalteng telah menyiapkan sejumlah program lanjutan.
Salah satunya melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2025–2027 yang menargetkan pengaspalan sepanjang sekitar 14 kilometer di sejumlah kawasan prioritas.
“Contohnya di ruas Tumbang Samba, dalam tiga tahun akan ditangani sekitar 14 kilometer, ditambah pekerjaan lain setiap tahunnya,” ujarnya.
Tak hanya itu, pada tahun ini juga akan
dilakukan tambahan penanganan di beberapa ruas lain dengan panjang masing-masing sekitar 1,7 kilometer, 4,3 kilometer, dan 2,3 kilometer.
Selain keterbatasan anggaran, kerusakan jalan juga dipengaruhi kendaraan over dimension over load (ODOL) serta cuaca ekstrem yang kerap terjadi di Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut membuat umur jalan lebih cepat menurun dan membutuhkan biaya pemeliharaan lebih besar.
BPJN berharap pengawasan terhadap kendaraan ODOL bisa diperketat. Masyarakat juga diminta ikut berperan dalam menjaga kondisi jalan dengan melaporkan jika ditemukan aktivitas kendaraan bermuatan berlebih yang berpotensi merusak infrastruktur. (*)
Editor : Ayu Oktaviana