PALANGKA RAYA - Perencanaan perubahan kebijakan pada pola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak lagi menyasar seluruh siswa, melainkan difokuskan kepada anak dari keluarga kurang mampu serta kelompok rentan stunting, menuai beragam tanggapan.
Namun, kebijakan ini dinilai lebih tepat sasaran dan berpotensi meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
Meski masih wacana, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Palangka Raya, Analistra, menyampaikan hingga saat ini belum ada arahan resmi terkait perubahan mekanisme penyaluran MBG di daerah.
“Kami belum menerima arahan terbaru terkait perubahan mekanisme penyaluran MBG. Oleh karena itu, kami belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut mengenai perubahan tersebut,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Ia menjelaskan, saat ini pendistribusian MBG masih berjalan sesuai skema awal, yakni dengan sasaran siswa sekolah serta kelompok 3B.
Kelompok 3B yang dimaksud mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, yang selama ini menjadi bagian dari prioritas penerima manfaat program pemenuhan gizi.
Baca Juga: Ditegur Tidak Mempan, Viral Guru Ungkap Cara Jitu Kepala Sekolah agar SPPG Perbaiki Kualitas MBG
Dengan belum adanya petunjuk teknis terbaru dari pemerintah pusat, pelaksanaan MBG di Kalteng tetap mengacu pada regulasi dan pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sementara itu, Ahli gizi, Adisty Cynthia, menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Ia menilai, selama ini pelaksanaan MBG di lapangan belum sepenuhnya efektif, bahkan cenderung menimbulkan pemborosan karena tidak semua anak benar-benar membutuhkan bantuan makanan tambahan dari sekolah.
“Kalau dilihat di lapangan, tidak semua siswa membutuhkan MBG. Ada anak-anak yang sudah sarapan dari rumah atau membawa bekal. Bahkan, pada jenjang TK dan SD, porsi makan yang diberikan sering kali tidak habis dan akhirnya terbuang,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (21/4/2026).
Ia juga mengatakan adanya kekhawatiran dari sebagian orang tua terkait kualitas dan keamanan makanan yang disediakan.
Beberapa kasus keracunan makanan serta kondisi dapur penyedia yang dinilai belum memenuhi standar menjadi alasan munculnya penolakan dari wali murid.
“Memang ada orang tua yang khawatir, apalagi dengan adanya kejadian keracunan makanan. Ini jadi perhatian penting, karena keamanan pangan harus jadi prioritas utama,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa kebijakan pemerintah yang kini memfokuskan program MBG kepada anak miskin dan rentan stunting merupakan langkah yang lebih tepat.
Menurutnya, kelompok tersebut adalah pihak yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi dari negara.
“Kalau difokuskan ke anak yang memang membutuhkan, seperti yang belum sarapan karena keterbatasan ekonomi atau tidak mampu membawa bekal, itu jauh lebih tepat sasaran. Dibandingkan diberikan ke semua siswa tanpa melihat kondisi,” katanya.
Baca Juga: Inilah Daftar SPPG di Kalteng yang Disetop Operasionalnya oleh BGN Pada April 2026 Ini
Dengan jumlah penerima yang lebih sedikit, Adisty juga berharap kualitas makanan yang disajikan bisa lebih ditingkatkan, baik dari segi kandungan gizi maupun kelayakan konsumsi.
“Karena sekarang penerimanya diperkecil, seharusnya kualitasnya bisa lebih diperhatikan. Tidak harus mewah, tapi yang penting memenuhi standar gizi dan layak dikonsumsi anak-anak,” tuturnya.
Ia menambahkan, penyesuaian menu tetap harus mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Namun, efisiensi dari pengurangan jumlah penerima diharapkan bisa mengurangi pemborosan sekaligus meningkatkan manfaat program secara keseluruhan.
“Yang penting dananya tidak mubazir dan benar-benar dimanfaatkan untuk anak yang membutuhkan. Dengan begitu, program ini bisa lebih berdampak,” pungkasnya.
Menurutnya ini diharapkan dapat menjadi titik evaluasi bagi pelaksanaan MBG ke depan, agar tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan gizi anak secara nyata dan berkelanjutan.
Sementara itu, Pemprov Kalteng memastikan tetap mengawal pelaksanaan MBG agar berjalan sesuai ketentuan, di tengah wacana perubahan skema penyaluran yang disebut akan memprioritaskan anak kurang gizi.
Gubernur H Agustiar Sabran, menegaskan pihaknya aktif melakukan pemantauan ke lapangan guna memastikan pelaksanaan program tidak menyimpang dari standar operasional prosedur (SOP) dan peraturan yang berlaku.
“Kami terus turun ke lapangan untuk memastikan tidak ada kendala dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan SOP yang sudah ditetapkan,” ujarnya.(*)
Editor : Ayu Oktaviana