PALANGKA RAYA–Isu agraria dan kedaulatan ruang hidup menjadi bahasan hangat dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-68 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Palangka Raya.
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah turut ambil bagian dalam memberikan perspektif hukum terkait pengelolaan sumber daya alam tersebut, Minggu (26/4/2026).
Mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng, Asisten Intelijen (Asintel) Hendri Hanafi, S.H., M.H., hadir sebagai narasumber dalam dialog publik yang digelar di Ballroom Hotel Aquarius Boutique. Dengan mengusung tema “Gerakan Agraria Menuju Keadilan Sosial dan Kedaulatan Ruang Hidup Masyarakat Kalimantan Tengah,” forum ini menjadi ajang bertukarnya gagasan antara penegak hukum dan kaum intelektual muda.
Dalam paparannya, Hendri Hanafi menekankan bahwa penataan tata kelola agraria bukan sekadar masalah administratif, melainkan fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyoroti peran penting kejaksaan dalam mengawal kebijakan agraria agar tetap berada di koridor hukum yang berkeadilan.
"Penegakan hukum harus hadir sebagai pelindung ruang hidup masyarakat. Sinergi dalam pengelolaan agraria yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meminimalisir konflik pertanahan di Kalimantan Tengah," ungkap Hendri Hanafi.
Kehadiran Kejati Kalteng dalam forum mahasiswa ini juga menjadi sinyal kuat bahwa aparat penegak hukum (APH) membuka ruang diskusi strategis dengan kalangan aktivis. Mahasiswa diharapkan dapat menjadi mitra dalam mendorong tata kelola agraria yang transparan dan akuntabel.
Kegiatan ini ditutup dengan diskusi interaktif yang dinamis. Asintel Kejati Kalteng mengapresiasi daya kritis mahasiswa PMII dalam menyoroti isu-isu agraria di Bumi Tambun Bungai.
Diharapkan, melalui dialog ini, tercipta kesepahaman bersama antara pemerintah, penegak hukum, dan elemen masyarakat sipil untuk mewujudkan pengelolaan agraria yang benar-benar berorientasi pada kemakmuran rakyat Kalimantan Tengah. (*)
Editor : Agus Pramono