PALANGKA RAYA — Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terjadi di Kalteng dinilai bukan persoalan tunggal daerah semata, melainkan bagian dari dampak perlambatan ekonomi yang terjadi secara nasional akibat kebijakan efisiensi anggaran dan menurunnya aktivitas ekonomi di berbagai sektor.
Pengamat Ekonomi Kalimantan Tengah sekaligus Akademisi Universitas Palangka Raya, Dr Fitria Husnatarina, mengatakan kondisi tersebut saat ini dirasakan hampir seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kalteng.
Menurutnya, efisiensi belanja pemerintah menjadi salah satu faktor utama yang memicu melemahnya perputaran ekonomi daerah. Ketika belanja pemerintah menurun, maka dampaknya ikut dirasakan sektor lain karena berkurangnya aktivitas transaksi barang maupun jasa di masyarakat.
“Ketika sektor pengungkit ekonomi, dalam hal ini belanja pemerintah daerah, mengalami efisiensi atau penurunan, maka akan berdampak langsung terhadap geliat ekonomi sektor lainnya. Ada multiplier effect yang terjadi,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).
Ia menjelaskan, penurunan PAD tidak hanya dipengaruhi kemampuan fiskal daerah, tetapi juga kondisi ekonomi global yang berdampak hingga ke daerah. Situasi tersebut kemudian memicu kelesuan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun menengah.
Fitria menilai, melemahnya daya beli masyarakat turut memperparah kondisi tersebut. Masyarakat saat ini cenderung lebih selektif dalam melakukan pengeluaran dan hanya memprioritaskan kebutuhan utama dibanding keinginan.
“Belanja terhadap produk, jasa, dan kebutuhan tertentu mengalami penurunan. Ketika pembelian turun, pasar menjadi lesu dan ekonomi ikut melambat. Itu yang kemudian berpengaruh terhadap penurunan PAD,” katanya.
Ia menambahkan, Kalimantan Tengah selama ini masih sangat bergantung pada sektor sumber daya alam dan bahan baku mentah, seperti perkebunan dan pertanian. Karena itu, diperlukan strategi ekonomi baru agar daerah tidak hanya bergantung pada sektor primer.
Menurutnya, Kalteng sebenarnya memiliki potensi besar di berbagai sektor lain, seperti kelautan, perikanan, energi, jasa, hingga industrialisasi berbasis sumber daya lokal.
“Kita punya sungai, hutan, potensi tenaga air, energi matahari, dan sektor pangan yang sangat besar. Tinggal bagaimana blueprint pembangunannya benar-benar jelas dan terintegrasi,” jelasnya.
Fitria menilai, industrialisasi harus mulai dibangun agar Kalimantan Tengah tidak hanya menghasilkan bahan mentah, tetapi juga mampu meningkatkan nilai tambah produk melalui hilirisasi industri.
Ia mencontohkan, sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan dapat dikembangkan melalui konsep ekonomi sirkular dan pola tumpang sari yang terintegrasi dengan industri pengolahan.
“Kalau hanya menjual bahan baku, value added-nya kecil. Maka industrialisasi harus dibuka agar ada peningkatan pendapatan daerah dan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam membangun infrastruktur ekonomi baru di Kalimantan Tengah. Sebab, pembangunan sektor energi maupun industri membutuhkan investasi besar dan dukungan kebijakan yang kuat.
Dalam jangka pendek, ia menyarankan pemerintah daerah mulai memperkuat sektor jasa dan perdagangan yang dinilai memiliki potensi cukup besar untuk mendongkrak ekonomi daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah juga perlu mulai bergerak tidak hanya sebagai regulator pemerintahan, tetapi ikut aktif membangun tata kelola ekonomi dan investasi yang lebih profesional.
“Pemerintah daerah harus keluar dari pola lama yang hanya fokus pada tata laksana pemerintahan. Daerah juga harus mulai berpikir business oriented dalam membangun ekosistem ekonomi,” ucapnya.
Ia menekankan, penyelesaian persoalan ekonomi daerah membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah, investor, akademisi, hingga masyarakat.
“Semua stakeholder dan stockholder harus duduk bersama sesuai porsinya masing-masing. Infrastruktur memang tidak mudah dibangun, tetapi sangat mungkin dilakukan jika sistem dan dukungannya kuat,” pungkasnya.(*)
Editor : Ayu Oktaviana