PALANGKA RAYA – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kota Palangka Raya yang tak kunjung mereda akhirnya memicu rapat bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Forkopimda, dan pihak Pertamina di Istana Isen mulang, Jumat (8/5/2026).
Dalam pertemuan itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran meminta penambahan kuota BBM untuk Kalteng sekaligus mengusulkan agar pangkalan eceran dilegalkan sementara guna mengurai antrean masyarakat.
Rilis tersebut digelar menyusul kondisi antrean BBM di sejumlah SPBU Palangka Raya yang terus membludak dalam beberapa pekan terakhir. Bahkan antrean kendaraan kerap memakan badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas di sejumlah titik.
“Kami meminta penambahan kuota untuk Kalimantan Tengah, untuk mengantisipasi keadaan sekarang,” ujar Agustiar.
Selain itu, gubernur juga meminta pemerintah pusat melalui Migas mempertimbangkan legalitas pangkalan BBM eceran agar distribusi di tingkat masyarakat bisa lebih terbantu.
“Kedua, kalau bisa ada surat tertulis dari Migas untuk melegalkan pangkalan eceran ini untuk mengurai kemacetan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Sales Area Manager Retail Kalteng Pertamina, Donny Prasetya, memastikan stok BBM di Kalimantan Tengah masih aman. Namun ia mengakui terjadi lonjakan konsumsi, khususnya untuk Pertamax.
Menurutnya, Pertamina telah menambah suplai sekitar 10 hingga 15 persen dari kondisi normal, terutama untuk produk nonsubsidi.
“Khusus Pertamax, saat ini kami menambah ,Biasanya sekitar 190 kiloliter per hari, sekarang menjadi sekitar 205 kiloliter per hari,” jelas Donny.
Ia menyebut peningkatan konsumsi Pertamax dipicu perpindahan masyarakat dari BBM subsidi ke nonsubsidi di tengah kondisi antrean yang terjadi.
Donny juga menegaskan stok BBM tidak dalam kondisi langka. Untuk Pertamax, stok dinyatakan aman hingga enam sampai tujuh hari ke depan dan distribusi terus berjalan dinamis setiap hari.
“Bukan berarti enam hari lagi habis. Stok itu bergerak terus dan selalu ada suplai masuk,” katanya.
Pertamina juga melakukan sejumlah langkah antisipasi, seperti menambah jam operasional SPBU hingga dini hari dan meningkatkan pengawasan distribusi agar tidak terjadi penumpukan pembelian.
Meski demikian, Donny mengakui salah satu penyebab antrean dipicu pola masyarakat yang memilih SPBU tertentu sehingga terjadi penumpukan di titik-titik tertentu.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti meningkatnya pembelian BBM akibat kepanikan masyarakat.
“Kami pastikan sebenarnya tidak perlu panic buying. Dengan 17 SPBU di Palangka Raya dan 75 SPBU di seluruh Kalimantan Tengah, stok masih kami jaga,” ujarnya.
Pertamina turut memastikan tidak ada pembatasan pembelian untuk BBM nonsubsidi seperti Pertamax. Pembatasan hanya berlaku untuk BBM subsidi sesuai aturan yang berlaku.
Sementara itu, Pemprov Kalteng bersama Forkopimda menyatakan akan terus memantau distribusi BBM di lapangan, termasuk menindak tegas jika ditemukan praktik penimbunan maupun penyimpangan distribusi di SPBU. (*)
Editor : Agus Pramono