PALANGKA RAYA- Lembaga Swadaya Masyarakat Komisi Pengawasan Korupsi (LSM KPK) Tipikor Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya sebagai pengawas independen terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Peran ini dijalankan untuk memastikan tidak terjadi penyelewengan anggaran maupun kebijakan di lapangan.
Ketua KPK Tipikor Provinsi Kalteng, Sosanta Januarsomin, menyampaikan bahwa lembaganya akan mengawal ketat setiap program prioritas kebijakan politik pemerintah Republik Indonesia yang berjalan di wilayah Kalteng.
Pengawasan tersebut mencakup seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga realisasi anggaran dan pelaksanaan di lapangan.
“Kami akan selalu mengawasi apapun itu pekerjaan atau perilaku yang mengarah ke tindak pidana korupsi,” tegas Sosanta, Senin (25/5/2026).
Menurutnya, keterlibatan LSM dalam pengawasan independen penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran negara.
Dengan adanya kontrol sosial, potensi kebocoran dan penyalahgunaan wewenang bisa ditekan sejak dini.
Peran Masyarakat Jadi Kunci
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Sosanta menambahkan, pihaknya terbuka menerima laporan dari masyarakat terkait indikasi penyimpangan.
Informasi yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan koordinasi dengan aparat penegak hukum jika diperlukan.
Ia juga mengajak masyarakat Kalteng untuk aktif berperan serta dalam mengawasi program pemerintah.
Partisipasi publik dinilai menjadi kunci agar kebijakan yang dijalankan benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dengan pengawasan berlapis dari pemerintah, aparat, dan masyarakat sipil, diharapkan program prioritas nasional di Kalteng dapat berjalan tepat sasaran tanpa terseret praktik korupsi.(*)
Editor : Agus Pramono