PALANGKA RAYA – Tantangan menyusutnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, membuat sumber pendapatan mandiri di Kalimantan Tengah (Kalteng) kian mendesak.
Salah satu langkah strategis yang memerlukan perhatian serius Adalah, mendongkrak kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), agar mampu menjadi mesin pencetak pendapatan asli daerah (PAD).
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, menilai ketergantungan fiskal terhadap pusat harus dikurangi secara bertahap. Menurutnya, Bumi Tambun Bungai wajib mulai mengandalkan otot ekonomi sendiri, dengan mengoptimalkan pengelolaan berbagai sektor potensial.
Purdiono menyebut, Kalteng melimpah akan sumber daya alam di sektor perkebunan, pertambangan, energi, hingga jasa perdagangan. Namun, kekayaan ini dinilai belum memberikan dampak maksimal bagi kas daerah.
“Daerah perlu membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dengan mengoptimalkan aset yang ada. Salah satunya lewat penguatan BUMD agar menjadi instrumen bisnis yang produktif dan berdaya saing,” ujar Purdiono, Senin (1/6/2026).
Menurut legislator ini, entitas BUMD tidak boleh sekadar menjadi pelengkap organisasi pemerintahan, melainkan harus bergerak sebagai korporasi sehat yang berorientasi pada profit.
Dia menegaskan, profesionalisme manajemen menjadi harga mati. Tata kelola yang bersih, transparan, serta perencanaan bisnis yang matang menjadi syarat mutlak agar perusahaan daerah bisa berkembang dan menyuntikkan kontribusi nyata ke PAD.
“BUMD berpeluang besar menjadi penopang keuangan daerah. Namun, rapor hijau itu hanya bisa dicapai jika pengelolaannya profesional dan berbasis kinerja, bukan sekadar titipan jabatan,” kritiknya.
Purdiono mengingatkan, ketergantungan akut pada dana transfer pusat sangat berisiko memicu kelumpuhan program pembangunan daerah, jika terjadi penyesuaian kebijakan fiskal nasional.
Sebab itu, ia mendorong, pemda segera melakukan evaluasi total terhadap seluruh BUMD yang beroperasi. Audit menyeluruh ini penting untuk memetakan kendala sekaligus menyusun strategi agar perusahaan daerah lebih kompetitif dan ekspansif.
“BUMD harus memberikan nilai tambah konkret untuk daerah, bukan sekadar membebani APBD dan mempertahankan status sebagai perusahaan milik pemerintah,” tegasnya.
Bagi Purdiono, kemandirian fiskal melalui reformasi BUMD adalah investasi jangka panjang. Dengan PAD yang kuat, pemerintah daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih longgar untuk membiayai pelayanan publik, tanpa perlu cemas dengan dinamika politik anggaran di pusat.
“Semakin kuat kemampuan daerah menghasilkan pendapatan sendiri, semakin terjaga pula kesinambungan pembangunan. Kemandirian fiskal harus kita perjuangkan bersama,” pungkasnya.(*)
Editor : Ayu Oktaviana